Lintaswarta.co.id – Anggota DPR Fraksi Golkar, Dave Laksono, memberikan apresiasi atas penunjukan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) oleh Presiden Prabowo Subianto. Dave meyakini pengalaman Budi Gunawan dalam memimpin lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan pengalaman panjangnya di bidang keamanan menjadi modal utama dalam menjalankan tugasnya.
Bca Juga
"Dengan latar belakang tersebut, BG (sapaan Budi Gunawan) dipandang mampu memimpin koordinasi kementerian-kementerian strategis yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri dan luar negeri, reformasi birokrasi, serta isu komunikasi dan digital, yang semakin krusial di era globalisasi dan disrupsi teknologi," ujar Dave dalam keterangannya, Senin (21/10).
Dave yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, mengaku mengenal sepak terjang Budi Gunawan sebagai Kepala BIN selama menjadi mitra Komisi I DPR sejak tahun 2016 hingga diberhentikan tanggal 15 Oktober 2024 dan digantikan oleh Herindra.
"BG dan timnya di Kemenko Polkam diproyeksikan akan memainkan peran kunci dalam mengawal kebijakan strategis yang dirancang oleh Presiden Prabowo, termasuk penguatan TNI-Polri, modernisasi alutsista, dan diplomasi strategis di kawasan," tambah Dave.
Dave juga melihat bahwa dengan tidak lagi membebani kementeriannya dengan masalah hukum, tim ini dapat berfokus sepenuhnya pada keamanan dan politik dalam negeri, memastikan terjaganya ketertiban umum dan keamanan nasional dalam segala situasi.
"Visi politik keamanan Presiden Prabowo terlihat jelas dalam pembentukan dua kementerian ini, yang menunjukkan bahwa ia ingin memastikan bahwa masalah keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri dapat dikelola secara lebih terfokus dan berkelanjutan," imbuh Dave.
Prabowo, kata Dave, dikenal memiliki pandangan bahwa stabilitas keamanan adalah fondasi utama dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat. Oleh karena itu, penekanan pada aspek pertahanan, komunikasi, serta reformasi birokrasi menjadi pilar penting dalam menjaga integritas dan ketahanan negara, baik dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri.
"Pemisahan polkam dengan urusan hukum menandakan adanya orientasi yang jelas untuk memperkuat dan mengelola aspek politik dan keamanan secara lebih efektif, di tengah tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi Indonesia," jelasnya.
Dave juga menekankan bahwa dukungan terhadap reformasi birokrasi mencerminkan visi Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, mempercepat pelayanan publik dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat.
"Keselarasan antara politik, keamanan, dan birokrasi akan menjadi landasan penting bagi pemerintahan Prabowo dalam mencapai agenda nasionalnya," tandasnya.
Tinggalkan komentar