Lintaswarta.co.id, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengeluarkan peringatan serius terkait potensi lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diperkirakan akan melanda Indonesia pada tahun 2026. Prediksi ini didasarkan pada analisis internal yang menyoroti sejumlah faktor ekonomi krusial yang dinilai dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Tanah Air.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu (28/1/2026), Said Iqbal menyatakan bahwa data Litbang KSPI dan Partai Buruh menunjukkan tren peningkatan PHK yang berkelanjutan. "PHK berpotensi semakin bertambah di 2026. Dalam Litbang KSPI dan Partai Buruh, kami perkirakan PHK akan terus bertambah," ujarnya, tanpa merinci angka pasti dari perkiraan tersebut, namun menekankan urgensi situasi.
Iqbal menjelaskan, setidaknya ada tiga penyebab utama di balik ancaman PHK massal ini. Pertama, daya beli masyarakat yang terus menurun, diperparah dengan kebijakan upah yang dinilai masih rendah. Kedua, regulasi pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada keberlangsungan dunia usaha di dalam negeri, menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif. Ketiga, biaya operasional yang semakin membengkak, mendorong sejumlah pabrik untuk merelokasi usahanya ke daerah dengan biaya produksi yang lebih rendah, meninggalkan pekerja di lokasi lama.
Related Post
Secara tegas, Said Iqbal membantah narasi yang menyebut kenaikan upah minimum sebagai pemicu PHK. Menurutnya, isu upah hanyalah retorika yang sengaja dibangun untuk kembali menerapkan rezim upah murah, menghindari pembayaran pesangon yang seharusnya, dan mempermudah rekrutmen pekerja alih daya (outsourcing) tanpa jaminan kesejahteraan. "Jadi semua persoalan PHK bukan karena upah. Upah itu hanya retorika," tegasnya, menyoroti agenda tersembunyi di balik argumen tersebut.
Menyikapi situasi yang mengkhawatirkan ini, pihak buruh mendesak Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk segera turun tangan. Iqbal berharap Presiden Prabowo dapat menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada pekerja dan mencegah Indonesia terjerumus ke dalam krisis ketenagakerjaan. "Kita minta Presiden Prabowo Subianto yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami dukung, benar-benar turun tangan. Karena kalau tidak, ya pemerintahan yang sekarang sama dengan pemerintahan yang sebelumnya, anti-buruh, pro-upah murah, pro-kapitalis pasar yang tidak ada keberpihakan keadilan dan keseimbangan," kritiknya.
Desakan ini semakin menguat menyusul ancaman PHK terhadap sekitar 2.500 buruh PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur, yang memicu aksi demo buruh baru-baru ini. KSPI menilai kasus Pakerin bisa menjadi "pengulangan tragedi Sritex" jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah.
Untuk mencegah PHK massal di Pakerin, KSPI meminta Menteri Hukum yang baru untuk mencabut keputusan lama dan mengembalikan izin operasional perusahaan sesuai putusan Mahkamah Agung. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah membantu pemulihan finansial perusahaan agar operasional dapat berjalan kembali, pekerja bisa bekerja, upah dibayar, dan PHK dapat dihindari. "KSPI minta Bapak Presiden Prabowo menyelamatkan. Kembalikan uang pemilik perusahaan sehingga perusahaan hidup kembali," pungkas Said Iqbal, menegaskan pentingnya intervensi negara untuk menyelamatkan nasib ribuan pekerja.
Tinggalkan komentar