lintaswarta.co.id, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan kekhawatiran serius terkait potensi tumpang tindih fungsi antara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dengan Universitas Republik Indonesia (URI), sebuah institusi pendidikan baru yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyoroti tujuan utama pendirian URI yang disebut sebagai wadah untuk mencetak calon pemimpin nasional.
Hasto menjelaskan bahwa Lemhannas, yang didirikan oleh Proklamator Bung Karno, telah lama memiliki mandat serupa, yakni memberikan pendidikan strategis bagi calon pemimpin, baik dari kalangan sipil maupun militer. "Dalam konteks meningkatkan leadership Indonesia, Bung Karno sudah mendirikan Lemhannas sebenarnya. Supaya tidak tumpang tindih," tegas Hasto di sekolah PDIP, Jakarta, Selasa (28/7). Menurutnya, pemerintah seharusnya mengkaji secara mendalam peran dan fungsi Lemhannas sebelum memutuskan untuk membentuk lembaga baru dengan tujuan yang mirip.
PDIP berpandangan bahwa setiap pendirian perguruan tinggi baru harus didahului dengan kajian komprehensif dan memiliki diferensiasi yang jelas. Hasto mencontohkan bagaimana Universitas Cenderawasih dan Pattimura didirikan dengan fokus pada keahlian maritim, atau Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk pengembangan pangan. Tanpa pembedaan yang kuat, banyak universitas justru kehilangan identitas dan tujuan strategisnya, berpotensi menciptakan redundansi dalam sistem pendidikan nasional.
Related Post
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengklarifikasi bahwa URI merupakan lembaga yang disiapkan untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa, mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara maju. Menurutnya, beberapa negara telah memiliki institusi serupa yang khusus mempersiapkan individu untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan, dan persiapan untuk URI ini sudah dilakukan sejak lama.
Namun, wacana pendirian URI ini menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian, mengaku bahwa Komisi X sebagai mitra pemerintah di bidang pendidikan, belum pernah membahas pembentukan URI. "Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu. Ia mempertanyakan transparansi dan nilai tambah URI dibandingkan dengan berbagai kampus atau sekolah kedinasan lain yang sudah ada di Indonesia, menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan kajian mendalam dalam pembentukan institusi negara.
Tinggalkan komentar