lintaswarta.co.id, Pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas utama untuk program revitalisasi satuan pendidikan pada tahun 2026. Fokus utama diberikan kepada tiga kelompok sekolah: yang terdampak bencana alam, yang mengalami kerusakan parah, serta yang berlokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengumumkan rencana ambisius ini yang akan menyasar puluhan ribu sekolah di seluruh negeri, menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemerataan kualitas pendidikan.
Mu’ti menjelaskan kepada wartawan pada Jumat (11/9) bahwa penetapan prioritas ini merupakan langkah strategis. "Untuk revitalisasi tahun 2026 ini, prioritas kami ada tiga. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T," ujarnya, menggarisbawahi urgensi penanganan kondisi sekolah-sekolah tersebut.
Program revitalisasi ini menargetkan total 71.744 satuan pendidikan yang akan diperbaiki sepanjang tahun 2026, melibatkan Kemendikdasmen dan kementerian terkait. Saat ini, pembangunan telah dimulai pada 11.744 satuan pendidikan, dengan lebih dari seribu di antaranya telah rampung. Sumber dana tambahan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) juga turut mendukung percepatan program ini, dan jumlah sekolah yang akan direvitalisasi berpotensi bertambah berkat efisiensi pelaksanaan.
Efisiensi ini dicapai melalui sistem swakelola, di mana sekolah terlibat langsung dalam proses pembangunan. Mu’ti menyoroti manfaat ganda dari metode ini. "Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri," jelasnya. Selain itu, skema swakelola juga memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan tenaga kerja dan material dari masyarakat sekitar, menciptakan dampak ekonomi positif.
Program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, mengakui peran vital mereka dalam ekosistem pendidikan nasional. Partisipasi masyarakat juga didorong, bahkan melalui swadaya untuk melengkapi pembiayaan revitalisasi sekolah swasta. Mu’ti menekankan pentingnya pengawasan publik dan media. "Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan," pungkasnya, menyerukan akuntabilitas dalam setiap tahapan program.
Tinggalkan komentar