lintaswarta.co.id – Kabar baik bagi para pengguna layanan seluler di Indonesia yang selama ini sering merasa dirugikan karena sisa kuota internet mereka hangus saat masa aktif berakhir. Para operator seluler kini tengah bersiap memberikan laporan resmi terkait mekanisme baru mengenai opsi kuota rollover (kuota yang bisa dibawa ke bulan berikutnya) dan non-rollover kepada pemerintah.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap kebijakan terbaru dari pemerintah. Melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota, operator seluler kini diwajibkan untuk memberikan kebebasan kepada pelanggan dalam menentukan bagaimana sisa kuota mereka dikelola.
Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, mengungkapkan bahwa selama satu bulan terakhir, para pelaku industri telekomunikasi telah melakukan diskusi intensif. Fokus utamanya adalah merumuskan berbagai opsi layanan yang tetap selaras dengan model bisnis masing-masing operator, namun tetap mengedepankan perlindungan konsumen.
"Besok, tepatnya tanggal 28, para operator memiliki kewajiban untuk menyampaikan sejauh mana perkembangan persiapan mereka. Kami sedang menyusun laporan tersebut dan berharap besok sudah bisa disampaikan secara resmi," ujar Marwan saat ditemui di Bandung, Minggu (27/9/2026).
Marwan menekankan bahwa kebijakan ini juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran menteri yang bertujuan melindungi hak-hak pengguna, terutama bagi mereka yang menggunakan paket non-rollover. Dalam implementasinya, operator tidak hanya terpaku pada satu solusi kaku. Mereka diberikan ruang untuk berinovasi guna memberikan perlindungan kepada pelanggan.
Inovasi yang dimaksud bisa sangat beragam. Selain opsi pengalihan kuota, operator dapat memberikan kompensasi dalam bentuk lain, seperti perpanjangan masa aktif secara otomatis, pemberian poin loyalitas, hingga program undian bagi pengguna yang sisa kuotanya habis. Hal ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan konsumen dan keberlangsungan bisnis operator.
Di sisi lain, aspek transparansi menjadi poin krusial dalam aturan baru ini. Operator kini diwajibkan untuk memberikan edukasi yang sangat jelas kepada pelanggan. Informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, hingga ketentuan pemakaian wajar (fair usage policy) harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar tidak ada lagi pelanggan yang merasa terjebak oleh aturan yang rumit.
Pemerintah melalui Komdigi telah menetapkan tenggat waktu hingga 28 September 2026 bagi seluruh operator untuk melaporkan kesiapan mereka. Tidak berhenti di situ, Komdigi juga meminta adanya laporan perkembangan secara berkala setiap satu bulan sekali untuk memastikan bahwa kewajiban perlindungan konsumen ini benar-benar dijalankan di lapangan. Melalui kebijakan ini, diharapkan ekosistem digital Indonesia menjadi lebih sehat dan berpihak pada hak-hak masyarakat luas.
Tinggalkan komentar