lintaswarta.co.id – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengambil langkah besar dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan di tanah air. Melalui kesepakatan terbaru, program sekolah gratis mulai akan diuji coba pada tahun 2027 mendatang. Program ambisius ini tidak hanya menyasar jenjang pendidikan dasar, tetapi mencakup seluruh tingkatan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Fokus utama dari uji coba atau pilot project ini akan diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami ketimpangan akses pendidikan, yakni daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mendukung keberhasilan program ini. Dalam APBN 2027, dana sebesar Rp5 triliun telah disiapkan khusus untuk mendanai uji coba sekolah gratis di wilayah 3T tersebut.
"Sasaran utama pilot project program pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP, hingga SMA ini akan menelan biaya sebesar Rp5 triliun," ujar Said Abdullah dalam konferensi pers usai rapat paripurna pengesahan UU APBN 2027, Selasa (29/9/2026).
Lebih lanjut, Said menekankan bahwa intervensi pemerintah di wilayah 3T tidak hanya berhenti pada pembebasan biaya pendidikan saja. Pemerintah menyadari bahwa masalah pendidikan di wilayah pelosok sangat kompleks. Oleh karena itu, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah yang selama ini mungkin belum memadai.
"Sebagai bentuk komitmen politik anggaran negara, APBN 2027 memberikan afirmasi khusus terhadap kawasan 3T melalui berbagai program afirmasi. Kami ingin memastikan bahwa perbaikan pendidikan di sana mencakup kepastian anggaran sekolah gratis sekaligus pembangunan fisik infrastrukturnya," tambah Said.
Secara keseluruhan, pemerintah telah menyiapkan porsi yang sangat besar untuk sektor pendidikan pada tahun 2027. Dari total belanja negara yang mencapai Rp4.106,3 triliun, sebanyak Rp824 triliun atau setara dengan 20 persen dari total anggaran akan dialokasikan khusus untuk bidang pendidikan. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menjalankan amanat konstitusi terkait kesejahteraan rakyat melalui jalur edukasi.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, turut memberikan penekanan mengenai pentingnya alokasi anggaran pendidikan yang masif ini. Menurutnya, pengalokasian dana pendidikan bukan sekadar kewajiban rutin negara, melainkan sebuah langkah investasi jangka panjang.
"Ini bukan hanya sekadar memenuhi amanat konstitusi, tetapi kami memahami bahwa ini adalah investasi langsung untuk masa depan generasi Indonesia. Manfaatnya akan dirasakan secara luas melalui berbagai macam program yang menyentuh langsung masyarakat," pungkas Suahasil.
Dengan adanya program uji coba ini, diharapkan kesenjangan kualitas pendidikan antara kota besar dan wilayah pelosok dapat perlahan terkikis, sehingga setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih cerah.
Tinggalkan komentar