Lintaswarta.co.id melaporkan, aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR hari ini membuahkan hasil. Para perwakilan pengemudi ojol telah bertemu dengan anggota DPR dan mengklaim bahwa tuntutan mereka akan dipenuhi oleh pemerintah dan DPR. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan kabar gembira tersebut.
Salah satu tuntutan utama, yaitu masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026, dikabarkan akan segera terwujud. Namun, untuk mempercepat proses, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai solusi sementara. Igun menjelaskan bahwa Perpres ini akan memiliki kekuatan hukum setara undang-undang dan akan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pengemudi ojol.
Lebih lanjut, Igun menyatakan bahwa Perpres tersebut juga akan mengatur beberapa tuntutan lain, seperti pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen, regulasi tarif pengiriman makanan dan barang, serta audit investigasi terkait potongan 5 persen yang dinilai merugikan. Program-program aplikasi yang dianggap merugikan pengemudi, seperti sistem aceng, slot, multi order, dan member, juga akan dihapus. Tarif akan kembali ke sistem reguler sambil menunggu Perpres tersebut berlaku.
Related Post
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad, dan pimpinan komisi terkait. Terkait penandatanganan Perpres, Igun menjelaskan bahwa hal tersebut menunggu kepulangan Presiden dari luar negeri. Kabar baik ini tentu disambut antusias oleh para pengemudi ojol yang telah melakukan aksi demonstrasi.
Tinggalkan komentar