Informasi mengejutkan datang dari lintaswarta.co.id. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, secara terang-terangan mendukung usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Irawan bahkan mendorong agar usulan ini segera direalisasikan melalui revisi UU Paket Pemilu atau RUU Omnibus Law Politik, serta undang-undang terkait lainnya. Menurutnya, gagasan ini layak dikaji serius dan dikonkritkan dalam waktu dekat.
Dukungan Golkar ini bukan tanpa alasan. Irawan menjelaskan bahwa usulan serupa sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, bahkan Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan dukungannya terhadap perbaikan sistem demokrasi dan pemilu, termasuk kemungkinan revisi sistem Pilkada. Irawan meyakini bahwa usulan Pilkada melalui DPRD tidak bertentangan dengan konstitusi, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan baik pemilihan langsung maupun tidak langsung sama-sama konstitusional dan demokratis.
Lebih lanjut, Irawan menekankan aspek efektifitas dan efisiensi sebagai pertimbangan utama. Ia berpendapat, Gubernur selama ini lebih berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Namun, untuk kepala daerah tingkat kabupaten/kota, Irawan menyarankan agar pemilihan langsung tetap diterapkan di daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi. Sistem pemilihan yang asimetris ini, menurutnya, harus tetap mengedepankan prinsip demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan.
Related Post
Irawan juga menanggapi usulan Cak Imin yang disampaikan dalam acara Harlah PKB ke-27. Ia menilai usulan tersebut perlu dikaji mendalam, mengingat beberapa daerah telah menerapkan sistem serupa, seperti Jakarta dan IKN. Menurutnya, semua usulan perlu dibahas secara matang agar terdapat waktu yang cukup untuk mempersiapkan implementasinya. Dengan demikian, dukungan Golkar terhadap usulan Cak Imin ini membuka babak baru dalam perdebatan mengenai sistem Pilkada di Indonesia.
Tinggalkan komentar