Lintaswarta.co.id – Proyeksi ekonomi untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP), termasuk negara-negara di Asia Tenggara, menghadapi ancaman serius. Bank Dunia, dalam laporan terbarunya, memperingatkan adanya perlambatan pertumbuhan yang signifikan hingga tahun 2026. Kawasan ini diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 4,2% pada tahun 2026, turun dari 5,0% pada tahun 2025, dipicu oleh serangkaian guncangan global dan tantangan domestik.
Regional EAP mencakup sejumlah negara vital seperti Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, serta Negara-negara Kepulauan Pasifik. Laporan Pembaruan Ekonomi EAP dari Grup Bank Dunia, yang dirilis pada Rabu (8/4/2026), menggarisbawahi faktor-faktor pemicu perlambatan ini.
Penyebab utama perlambatan ini adalah guncangan energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, yang memperparah dampak negatif dari peningkatan hambatan perdagangan global, ketidakpastian kebijakan internasional, serta kesulitan ekonomi yang membayangi di tingkat domestik masing-masing negara.
Related Post
Tiongkok, sebagai raksasa ekonomi di kawasan ini, diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan dari 5% pada tahun 2025 menjadi 4,2% pada tahun 2026, dan sedikit meningkat menjadi 4,3% pada tahun 2027. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh melemahnya permintaan domestik dan tantangan berkelanjutan di sektor properti, ditambah lagi dengan perlambatan ekonomi global yang menekan kinerja ekspornya.
Meskipun demikian, Carlos Felipe Jaramillo, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, menegaskan bahwa pertumbuhan di kawasan ini masih melampaui sebagian besar wilayah lain di dunia, bahkan di tengah ketidakpastian. "Namun, untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ini, negara-negara harus berani menghadapi tantangan struktural dan secara proaktif memanfaatkan peluang era digital guna meningkatkan produktivitas serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas," ujar Jaramillo, seperti dikutip pada Kamis (9/4/2026).
Dampak dari konflik di Timur Tengah sangat bergantung pada tingkat ketergantungan masing-masing negara terhadap impor energi, kerentanan yang ada, dan fleksibilitas kebijakan ekonomi. Konflik yang berkepanjangan dan intensif dapat semakin memperparah kesulitan ekonomi dan menghambat pertumbuhan regional. Bank Dunia memperkirakan, kenaikan harga bahan bakar sebesar 50% secara berkelanjutan berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga sebesar 3-4% di kawasan tersebut. Untuk itu, dukungan yang ditargetkan, baik bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan maupun usaha kecil dan menengah (UKM), dinilai krusial untuk membantu mereka yang paling membutuhkan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Aaditya Mattoo, Direktur Riset Grup Bank Dunia, menyoroti ketahanan luar biasa kawasan ini di masa lalu. Namun, ia memperingatkan, "Kesulitan saat ini dapat meningkatkan kesulitan ekonomi dan menghambat pertumbuhan produktivitas." Mattoo menekankan pentingnya "dukungan terukur untuk masyarakat dan perusahaan agar dapat mempertahankan lapangan kerja saat ini, serta menghidupkan kembali reformasi struktural yang terhenti demi memicu pertumbuhan di masa depan."
Di tengah bayang-bayang perlambatan, laporan Bank Dunia mengidentifikasi titik terang pada tahun 2025, yakni peningkatan ekspor dan investasi terkait Kecerdasan Buatan (AI), terutama di Malaysia, Thailand, dan Vietnam. AI berpotensi mendorong pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi, namun adopsinya di Asia Timur dan Pasifik masih terbatas akibat kesenjangan dalam konektivitas dan keterampilan. Data menunjukkan, hanya sekitar 13 hingga 17% anak perusahaan multinasional di Tiongkok dan Thailand yang saat ini menggunakan AI, angka ini hanya sepertiga dari proporsi di negara-negara industri maju.
Bank Dunia juga menyoroti bagaimana kebijakan industri yang tepat dapat membantu perekonomian Asia Timur dan Pasifik meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif. Dukungan yang ditargetkan untuk industri tertentu, seperti yang berhasil diterapkan di Republik Korea, Malaysia, dan baru-baru ini Vietnam, menunjukkan efektivitasnya. Keberhasilan ini didasari oleh fondasi ekonomi yang kuat melalui infrastruktur, pendidikan, serta lembaga regulasi dan perdagangan yang kokoh. Sebaliknya, dukungan serupa di negara lain cenderung kurang efektif atau efisien karena harus mengatasi kendala fondasi yang lemah dan proteksi yang terus-menerus, khususnya di sektor jasa.
(haa/haa)
Tinggalkan komentar