Lintaswarta.co.id, ketegangan diplomatik memuncak setelah tujuh negara anggota NATO melayangkan respons keras terhadap ambisi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland. Bersama enam sekutunya, Denmark dengan tegas menyatakan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya, dan segala keputusan terkait wilayah otonom tersebut hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland sendiri, bukan oleh kekuatan eksternal.
Pernyataan bersama ini datang dari para pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris. Mereka secara kolektif menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan Greenland, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Arktik yang strategis. "Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan persoalan yang menyangkut Denmark dan Greenland," demikian bunyi pernyataan yang dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (9/1/2026).
Para pemimpin Eropa juga menegaskan bahwa keamanan di Arktik merupakan "prioritas utama bagi Eropa." Mereka menyebutkan bahwa sekutu-sekutu Eropa telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, serta investasi untuk menjaga stabilitas kawasan yang semakin krusial secara geopolitik dan militer. "Oleh karena itu, keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan," tegas mereka, menambahkan bahwa ini adalah prinsip universal yang akan terus mereka bela.
Related Post
Meskipun menolak gagasan pengambilalihan Greenland, pernyataan tersebut tetap mengakui Amerika Serikat sebagai mitra penting. AS disebut memiliki peran strategis, baik sebagai sekutu NATO maupun melalui perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 1951.
Sikap serupa juga disuarakan oleh negara-negara Nordik. Menteri luar negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia menyatakan komitmen kolektif mereka untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di Arktik. Mereka telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui peningkatan kemampuan, aktivitas, kehadiran, serta kesadaran situasional, seraya mendukung peningkatan kehadiran dan kewaspadaan NATO di Arktik.
Di sisi lain, pemerintah Greenland dan Denmark telah mengambil langkah diplomatik. Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk meminta pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS. Permintaan ini menyusul pernyataan terbaru Trump mengenai Greenland, dengan harapan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen juga dapat turut serta. Motzfeldt menambahkan bahwa pertemuan serupa telah diajukan sebelumnya namun belum terealisasi.
Sebelumnya, Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk membeli atau bahkan mengambil alih Greenland, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen telah mendesak Trump untuk "menghentikan ancaman tersebut."
Ketegangan ini menggarisbawahi semakin strategisnya kawasan Arktik dalam peta geopolitik global, di mana kedaulatan dan hukum internasional menjadi landasan utama dalam menjaga stabilitas di tengah ambisi kekuatan besar.
(sef/sef)
Tinggalkan komentar