Lintaswarta.co.id melaporkan bahwa krisis energi global semakin memburuk menyusul blokade de facto Selat Hormuz oleh Iran, sebagai respons terhadap konflik antara Amerika Serikat dan Israel. Situasi ini telah memicu kekhawatiran serius akan potensi resesi global, dengan hampir 2.000 kapal kini terdampar dan menanti di kedua sisi selat vital tersebut.
Sejak pecahnya konflik antara AS dan Israel pada 28 Februari lalu, Teheran secara konsisten menghambat jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan arteri utama pengangkut sekitar 20 juta barel minyak per hari. Peran Selat Hormuz sangat krusial bagi stabilitas ekonomi dunia, dan ketegangan di wilayah ini berpotensi memicu lonjakan inflasi serta dampak signifikan bagi banyak negara yang sangat bergantung padanya.
Menurut laporan Al Jazeera, ribuan kapal kini tertahan di dekat selat sempit yang strategis ini, yang membentang antara Iran di utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di selatan. Kondisi ini diperparah dengan langkah terbaru Iran. Media Iran baru-baru ini memberitakan bahwa parlemen negara tersebut tengah berupaya mengesahkan undang-undang untuk memberlakukan biaya tol bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Related Post
Seorang pejabat Iran, yang dikutip oleh Al Jazeera, menjelaskan rasionalisasi di balik kebijakan ini. "Sesuai rencana ini, Iran harus memungut biaya untuk menjamin keamanan kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz," ujarnya. "Ini sepenuhnya wajar. Sama seperti koridor lainnya, ketika barang melewati suatu negara, bea masuk dibayarkan. Selat Hormuz juga merupakan koridor. Kami memastikan keamanannya, dan wajar jika kapal serta tanker membayar bea masuk kepada kami."
Penutupan Selat Hormuz telah menyebabkan harga minyak global melonjak tajam, menembus angka US$100 per barel, atau sekitar 40% lebih tinggi dari sebelum konflik pecah. Kenaikan drastis ini memaksa banyak negara, khususnya di Asia, untuk menerapkan penjatahan bahan bakar dan memangkas produksi industri. Negara-negara yang terdampak telah gencar melobi Iran agar mengizinkan kapal melewati selat tersebut, yang merupakan satu-satunya jalur ekspor minyak dan gas dari sebagian besar produsen di Teluk.
Sebagai salah satu dari lima syarat untuk mengakhiri konflik, Iran menuntut pengakuan internasional atas haknya untuk menjalankan otoritas penuh atas Selat Hormuz. Anggota parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, mengungkapkan kepada saluran TV satelit berbahasa Farsi yang berbasis di Inggris, Iran International, bahwa negaranya bahkan telah mengenakan biaya sebesar US$2 juta, setara dengan sekitar Rp33 miliar, kepada beberapa kapal yang ingin melintasi selat tersebut.
"Sekarang, karena perang memiliki biaya, tentu saja, kami harus melakukan ini dan memungut biaya transit dari kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz," tegas Boroujerdi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa hampir 2.000 kapal saat ini memang menunggu di kedua sisi selat untuk berlayar. Dinas intelijen maritim Windward menambahkan bahwa penumpukan ini mengindikasikan banyak operator memilih untuk bertahan di luar Hormuz daripada segera mengambil risiko pengalihan rute jarak jauh yang memakan waktu dan biaya.
Tinggalkan komentar