Usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD kembali mencuat. Hal ini disampaikan oleh lintaswarta.co.id, mengutip pernyataan Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani. Setelah usulan tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Puan menyatakan bahwa PDIP akan mencermati usulan tersebut bersama seluruh anggota dewan. "Kami cermati dulu bersama dengan seluruh anggota dewan," tegas Puan usai menutup Bimtek kader PDIP di Bali, Rabu (30/7).
Puan menambahkan bahwa DPP PDIP saat ini tengah mengkaji usulan tersebut secara mendalam. Sikap serupa juga diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP lainnya, Said Abdullah, yang menekankan pentingnya mengingat konteks reformasi 1998 dalam pengambilan keputusan terkait sistem Pilkada. Sementara itu, reaksi keras datang dari Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komaruddin Watubun, yang mengingatkan akan prinsip reformasi yang telah mengantarkan Indonesia pada sistem Pilkada langsung. Ia mempertanyakan konsistensi perubahan sistem pemerintahan jika terus berganti-ganti.
Usulan Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru. Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan, juga telah menyampaikan gagasan serupa, mencontohkan efisiensi sistem pemilihan kepala daerah di beberapa negara tetangga. Sejarah Pilkada di Indonesia sendiri telah mengalami pasang surut, dari Pilkada langsung yang dimulai pada 2005 berdasarkan UU 32/2004, hingga upaya perubahan yang sempat terjadi dan kemudian dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, dinamika politik kembali menghadirkan wacana perubahan sistem Pilkada, dan sikap partai-partai besar, termasuk PDIP, akan menentukan arah kebijakan ke depan. Perdebatan ini pun kembali membuka diskusi panjang tentang sistem demokrasi yang paling efektif dan sesuai bagi Indonesia. Langkah selanjutnya dari PDIP dalam mengkaji usulan ini tentu akan menjadi sorotan publik.
Related Post
Tinggalkan komentar