Lintaswarta.co.id, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menggebrak panggung geopolitik dengan melontarkan gagasan pembentukan aliansi regional baru yang ia sebut "aliansi heksagon". Ide ambisius ini, yang mencakup negara-negara seperti India, Yunani, dan Siprus, bertujuan untuk menghadapi apa yang Netanyahu definisikan sebagai "poros radikal" di Timur Tengah.
Dalam pernyataannya pada Minggu (22/2/2026), Netanyahu menjelaskan bahwa aliansi ini dirancang untuk menghimpun negara-negara dengan kepentingan dan pandangan keamanan yang serupa. Ia secara spesifik menargetkan dua kutub yang dinilainya mengancam stabilitas kawasan: poros Syiah radikal dan poros Sunni radikal. "Dalam visi yang saya lihat di hadapan saya, kita akan menciptakan seluruh sistem, pada dasarnya sebuah ‘heksagon’ aliansi di sekitar atau di dalam Timur Tengah," ujarnya. Selain Israel, India, Yunani, dan Siprus, Netanyahu juga menyebut sejumlah negara Arab, Afrika, dan Asia lain yang tidak dirinci akan menjadi bagian dari inisiatif ini.
Namun, gagasan besar ini langsung disambut dengan keraguan dari berbagai pihak. Hingga kini, belum ada satu pun negara yang secara terbuka menyatakan dukungan resmi terhadap rencana tersebut. Sejumlah analis menilai bahwa konsep ini lebih bersifat narasi politik ketimbang kerangka aliansi formal yang realistis dan dapat diwujudkan.
Related Post
India, misalnya, yang akan dikunjungi Perdana Menteri Narendra Modi, dikenal dengan tradisi kebijakan luar negerinya yang nonblok. Meskipun Modi sebelumnya menegaskan hubungan persahabatan dengan Israel yang dibangun atas dasar kepercayaan, inovasi, dan kerja sama teknologi, para pengamat meyakini New Delhi akan tetap bersikap pragmatis dan kecil kemungkinan terikat dalam aliansi berbasis poros ideologis.
Di sisi lain, Israel memang telah memperkuat kerja sama dengan Yunani dan Siprus dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bidang energi dan pertahanan. Pada tahun 2025, Yunani bahkan menyetujui pembelian 36 sistem artileri roket PULS dari Israel senilai sekitar US$760 juta, dan kedua negara juga tengah membahas paket pertahanan lanjutan yang diperkirakan mencapai US$3,5 miliar. Kendati demikian, terdapat ganjalan besar: baik Yunani maupun Siprus merupakan anggota International Criminal Court (ICC), yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu terkait dugaan kejahatan perang di Gaza. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan politik dan hukum yang signifikan bagi pembentukan aliansi yang lebih erat.
Profesor madya studi keamanan di King’s College London, Andreas Krieg, berpendapat bahwa konsep "heksagon" lebih mencerminkan upaya pencitraan daripada kerangka aliansi nyata. "Ini bukan aliansi seperti NATO, melainkan lebih sebagai cara mengemas hubungan dan kemitraan yang sudah ada agar terlihat sebagai blok strategis baru," jelasnya.
Inisiatif ini juga disinyalir tidak lepas dari tekanan politik domestik yang dihadapi Netanyahu, mulai dari polemik reformasi peradilan hingga proses hukum atas sejumlah kasus korupsi. Menjelang pemilihan umum, gagasan aliansi dinilai menjadi upaya untuk menunjukkan bahwa Israel tidak sepenuhnya terisolasi secara diplomatik di tengah citra yang memburuk akibat konflik berkepanjangan.
Analis politik independen Israel, Ori Goldberg, secara pesimis menyebut bahwa memburuknya citra Israel akibat konflik berkepanjangan membuat rencana aliansi besar semacam ini sulit menarik dukungan nyata. "Dalam kondisi seperti ini, aliansi ‘heksagon’ lebih tampak sebagai dunia fantasi ketimbang rencana yang benar-benar bisa diwujudkan," pungkasnya.
Tinggalkan komentar