lintaswarta.co.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengumumkan peningkatan signifikan dalam alokasi dana penanganan bencana untuk tahun 2027. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut diproyeksikan melonjak menjadi Rp1,1 triliun, sebuah kenaikan drastis dari angka Rp494 miliar yang dialokasikan pada tahun 2026. Said Abdullah, dalam keterangannya di kompleks parlemen Jakarta, menegaskan bahwa meskipun kenaikan ini terbilang besar, ia mengakui bahwa jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup untuk menanggulangi seluruh kebutuhan, termasuk pemulihan pascabencana di berbagai daerah seperti Sumatera.
Politikus senior PDI Perjuangan itu menambahkan, besaran Rp1,1 triliun ini belum mencakup sejumlah dana tambahan yang siap digunakan dalam situasi darurat. Di antaranya adalah Dana Siap Pakai (DSP) atau dana on call sebesar Rp5 triliun, yang dapat segera dicairkan saat terjadi bencana. Selain itu, terdapat pula dana asuransi kebencanaan (pooling insurance) yang mencapai Rp14 triliun, serta alokasi khusus sebesar Rp10 triliun untuk rehabilitasi pascabencana hidrometeorologi sporadis di Sumatera yang terjadi pada November 2025 lalu.
Kenaikan anggaran ini sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sebelumnya menekankan pentingnya penambahan alokasi dana secara signifikan untuk sektor mitigasi bencana di tahun 2027. Presiden Prabowo menyoroti bahwa serangkaian bencana alam yang kerap melanda Indonesia merupakan konsekuensi logis dari posisi geografis negara ini yang terletak di Cincin Api Pasifik (Rings of Fire). Oleh karena itu, pemerintah harus senantiasa siaga dan siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana setiap saat. "Bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," tegas Prabowo dalam arahannya beberapa waktu lalu, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan kebencanaan.
Tinggalkan komentar