Lintaswarta.co.id, Jakarta – Ketegangan geopolitik global mencapai puncaknya seiring dengan nasib Perjanjian New START, pakta pengendalian senjata nuklir terakhir antara Amerika Serikat dan Rusia, yang akan kedaluwarsa pada 5 Februari mendatang. Masa depan pembatasan arsenal pemusnah massal ini masih diselimuti ketidakpastian, memicu kekhawatiran serius akan stabilitas keamanan dunia.
Negosiasi krusial untuk perjanjian lanjutan terhambat parah akibat konflik berkepanjangan di Ukraina yang melibatkan kedua adidaya nuklir tersebut. Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada September tahun lalu sempat mengusulkan perpanjangan New START selama 12 bulan. Perjanjian ini secara spesifik membatasi setiap negara untuk mengerahkan maksimal 1.550 hulu ledak nuklir.
Namun, hingga kini, belum ada respons resmi dari Presiden AS Donald Trump terkait tawaran tersebut. Kondisi ini memecah belah pandangan para pakar keamanan di negara-negara Barat. Sebagian berpendapat bahwa menerima usulan Putin akan memberi ruang dan waktu lebih untuk diplomasi. Namun, pihak lain khawatir langkah itu justru akan membuka peluang bagi Rusia untuk memajukan pengembangan senjata mutakhir di luar kendali perjanjian, termasuk rudal jelajah Burevestnik dan torpedo Poseidon.
Related Post
Greg Weaver, seorang mantan perencana pertahanan Amerika Serikat, menyoroti bahwa Rusia telah menghentikan inspeksi timbal balik sejak tahun 2023. Menurut Weaver, menyepakati proposal Putin tanpa jaminan yang kokoh dapat diartikan sebagai sinyal kelemahan bagi Tiongkok, mengindikasikan bahwa AS tidak akan memperkuat kapabilitas nuklirnya meskipun Beijing tengah gencar memodernisasi militernya secara besar-besaran.
Data terkini dari Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) menunjukkan bahwa dominasi kekuatan nuklir global masih terpusat pada Washington dan Moskow. Kedua negara ini secara kolektif menguasai hampir 87% dari seluruh hulu ledak nuklir yang ada di dunia. Rusia diperkirakan menyimpan 5.459 hulu ledak, diikuti ketat oleh Amerika Serikat dengan 5.177 hulu ledak.
Kendati demikian, sorotan keamanan global kini beralih ke Tiongkok, yang tengah mempercepat program nuklirnya secara besar-besaran. Saat ini, Tiongkok diyakini memiliki sekitar 600 hulu ledak. Namun, Pentagon memproyeksikan angka tersebut akan melonjak drastis, berpotensi melampaui 1.000 unit pada tahun 2030.
Nikolai Sokov, seorang mantan negosiator nuklir dari era Soviet dan Rusia, memperingatkan bahwa upaya merumuskan perjanjian nuklir multilateral baru dalam kondisi geopolitik saat ini nyaris mustahil. "Ini akan memakan waktu yang sangat lama," kata Sokov dalam sebuah wawancara telepon.
Selain isu Tiongkok, Moskow juga menuntut agar kekuatan nuklir negara-negara anggota NATO lainnya, seperti Inggris dan Prancis, turut disertakan dalam meja perundingan. Namun, tuntutan ini secara tegas ditolak oleh kedua negara Eropa tersebut.
Mengingat kerumitan dalam merundingkan pakta baru, Sokov menyarankan agar prioritas utama saat ini adalah memitigasi risiko perang nuklir yang bisa dipicu oleh kecelakaan teknis atau kesalahpahaman.
Saat ini, hanya Rusia dan AS yang memiliki jalur komunikasi "hotline" 24 jam khusus untuk situasi krisis nuklir. Sokov menggarisbawahi bahwa baik markas besar NATO maupun ibu kota negara-negara Eropa lainnya tidak memiliki saluran komunikasi serupa dengan Moskow.
"Pengurangan risiko dan pembangunan kepercayaan harus menjadi prioritas utama," pungkas Sokov.
Tinggalkan komentar