Rahasia Jokowi Soal Dukungan PDIP ke Pemerintahan Prabowo

Berdasarkan informasi yang dihimpun lintaswarta.co.id, Presiden Jokowi memberikan respons singkat terkait instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan Megawati tersebut disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP se-Indonesia di Bali. Saat ditanya mengenai hal ini, Jokowi hanya menyatakan bahwa setiap partai politik berhak menentukan kebijakan internalnya sendiri. "Ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri," ujar Jokowi singkat, Jumat (1/8).

Sikap irit bicara Jokowi ini semakin menarik perhatian publik mengingat instruksi Megawati disampaikan tak lama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima amnesti dari kasus suap PAW DPR RI yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Amnesti tersebut diberikan menjelang Kongres PDIP di Bali. Ketika ditanya mengenai Kongres tersebut, Jokowi kembali memberikan jawaban singkat, "Itu internal partai."

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan mengenai hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti, grasi, remisi, dan abolisi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan bahwa hal tersebut merupakan hak istimewa presiden dan patut dihormati. "Itu adalah hak prerogatif, hak istimewa presiden yang diberikan oleh undang-undang dasar kita dan kita menghormati," tegasnya. Jokowi juga yakin bahwa Presiden Prabowo telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk politik, hukum, dan sosial politik, sebelum memutuskan memberikan amnesti kepada Hasto dan lebih dari seribu terpidana lainnya. Namun, detail pertimbangan tersebut tetap menjadi misteri. Sikap Jokowi yang cenderung tertutup ini pun memicu spekulasi berbagai pihak terkait dinamika politik internal dan hubungan antara pemerintahan Prabowo dan PDIP.