Lintaswarta.co.id melaporkan bahwa Gedung Putih mengirimkan sinyal tegas, mengindikasikan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berencana menuntut negara-negara Arab untuk memikul beban finansial penuh atas perang Amerika Serikat melawan Iran. Biaya perang ini diperkirakan mencapai miliaran dolar AS yang fantastis, memicu spekulasi mengenai dinamika keuangan dan politik di Timur Tengah.
Karoline Leavitt, juru bicara Presiden Trump, saat menanggapi pertanyaan media pada Senin, 30 Maret 2026, mengindikasikan bahwa ide tersebut sangat diminati oleh sang presiden. Pertanyaan tersebut muncul terkait apakah negara-negara Arab harus menanggung biaya perang, sebagaimana sekutu AS membantu mendanai intervensi Washington selama Perang Teluk tahun 1990 silam.
"Saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat diminati oleh presiden untuk meminta mereka melakukannya," kata Leavitt kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa dirinya enggan mendahului pengumuman resmi presiden, namun memastikan bahwa konsep tersebut telah menjadi pertimbangan serius bagi pemimpin negara adidaya itu. "Saya tidak akan mendahului dia mengenai hal itu, tetapi yang pasti itu adalah ide yang saya tahu dia miliki, dan sesuatu yang saya pikir akan Anda dengar lebih banyak darinya," tegas Leavitt.
Sejarah mencatat bahwa Amerika Serikat pernah memimpin koalisi internasional yang melibatkan puluhan negara selama Perang Teluk tahun 1990 untuk menghalau invasi Irak ke Kuwait. Kala itu, negara-negara di kawasan dan anggota koalisi, termasuk Jerman dan Jepang, berkontribusi signifikan dengan total dana mencapai US$54 miliar (setara dengan sekitar Rp918 triliun pada masa itu, atau US$134 miliar/Rp2.278 triliun dengan nilai saat ini) untuk membantu membiayai keterlibatan militer AS.
Kontras dengan situasi tersebut, konflik saat ini menunjukkan Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran secara unilateral, tanpa melibatkan sekutu-sekutu mereka maupun negara-negara di kawasan tersebut.
Awal bulan ini, Sean Hannity, seorang komentator konservatif yang dikenal dekat dengan lingkaran Trump, menegaskan bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata harus mencakup klausul yang mewajibkan Iran untuk menanggung biaya perang yang telah merenggut hampir 2.000 nyawa warganya. "Mereka harus setuju untuk membayar kembali Amerika dengan minyak untuk seluruh biaya operasi militer ini," kata Hannity.
Di sisi lain, Teheran bersikeras bahwa kompensasi dari Amerika Serikat atas kerusakan perang merupakan salah satu syarat utama mereka. Iran sendiri telah melancarkan serangan balasan berupa rudal dan drone di berbagai titik di Timur Tengah, menargetkan aset AS serta lokasi sipil termasuk hotel, bandara, dan infrastruktur energi di beberapa negara Teluk.
Media AS melaporkan bahwa para pejabat telah menyampaikan kepada anggota Kongres AS dalam sidang klasifikasi bahwa enam hari pertama perang saja telah menghabiskan dana sebesar US$11,3 miliar (sekitar Rp192,1 triliun). Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan estimasi tersebut melonjak drastis menjadi US$16,5 miliar (sekitar Rp280,5 triliun) pada hari ke-12 konflik. Diperkirakan, tagihan tersebut kini jauh melampaui angka tersebut mengingat perang telah memasuki hari ke-31.
Saat ini, Gedung Putih kini tengah berupaya mengamankan alokasi anggaran militer tambahan dari Kongres, setidaknya sebesar US$200 miliar (sekitar Rp3.400 triliun), untuk mendanai kampanye militer di Iran dan mengisi kembali stok amunisi Pentagon.
Selain biaya militer langsung, perang yang turut dipicu oleh penutupan Selat Hormuz oleh Iran ini telah menyebabkan harga energi global melonjak tajam. Harga rata-rata bensin di AS, misalnya, kini mencapai US$3,99 per galon, melonjak lebih dari satu dolar AS dibandingkan sebelum konflik pecah.
Pada hari Senin, Leavitt menegaskan kembali pernyataan pemerintahan Trump bahwa lonjakan harga energi ini akan terkompensasi oleh keuntungan strategis jangka panjang berupa melemahnya kekuatan Iran. "Pesan keseluruhannya, seperti yang kami nyatakan berulang kali: Ini adalah tindakan jangka pendek dan fluktuasi harga jangka pendek untuk manfaat jangka panjang guna mengakhiri ancaman yang ditimbulkan Iran terhadap Amerika Serikat, pasukan kami, dan sekutu kami di kawasan," tutur Leavitt.
Sementara itu, pihak Iran berargumen bahwa mereka merasa diserang secara sepihak di tengah upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Teheran menegaskan bahwa mereka sebelumnya tidak pernah menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat maupun stabilitas regional.
Tinggalkan komentar