lintaswarta.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengambil langkah strategis untuk mempercepat eliminasi penyakit Tuberkulosis (TBC) di seluruh pelosok Indonesia. Fokus utama dalam gerakan ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke level pemerintahan terkecil, yakni desa dan kelurahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa kunci keberhasilan penanggulangan TBC terletak pada pembagian peran yang jelas dan terstruktur di setiap tingkatan birokrasi. Menurutnya, program kesehatan ini tidak boleh hanya menjadi wacana di tingkat pusat, melainkan harus menyentuh akar rumput agar deteksi dini dapat dilakukan secara masif.
Dalam skema yang diusulkan, pemerintah provinsi akan memegang kendali utama sebagai pengendali kebijakan. Sementara itu, bupati dan wali kota bertanggung jawab dalam mengintegrasikan program penanggulangan TBC ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di tingkat yang lebih teknis, kecamatan akan bertindak sebagai koordinator operasional, sedangkan perangkat desa serta lurah memegang peran krusial dalam melakukan pendataan dan deteksi dini warga yang berisiko.
"Kita perlu memastikan setiap tingkatan memiliki tugas yang spesifik. Dari provinsi sebagai pembuat kebijakan, hingga desa sebagai ujung tombak pendataan dan deteksi di lapangan," ujar Wiyagus dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Wiyagus menekankan bahwa penanganan TBC bukan hanya tugas pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, akademisi, hingga peran media massa sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi yang tepat. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah menghapus stigma negatif di masyarakat terhadap penderita TBC.
Wiyagus mengingatkan bahwa TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan sepenuhnya asalkan pasien mendapatkan penanganan yang tepat dan dukungan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam proses penyembuhan tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan terhadap program kesehatan, termasuk gerakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan eliminasi TBC, merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan amanat konstitusi. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
"Mendukung program eliminasi TBC bukan sekadar mendukung agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya agar konstitusi benar-benar berjalan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.
Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memasukkan isu kesehatan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Namun, Wiyagus memberikan catatan keras agar program-program tersebut tidak hanya berakhir sebagai dokumen di atas kertas. Ia menuntut adanya implementasi nyata yang operasional di lapangan.
Di sisi lain, apresiasi tinggi juga diberikan kepada para kader TBC, terutama para kader perempuan yang dengan penuh keberanian dan semangat turun langsung ke tengah masyarakat untuk membantu proses penanganan penyakit ini. Kehadiran mereka dinilai menjadi motor penggerak yang sangat vital dalam upaya Indonesia bebas dari TBC.
Tinggalkan komentar