lintaswarta.co.id – Gelombang protes besar tengah melanda Azerbaijan menyusul kebijakan baru pemerintah yang membatasi penggunaan hijab di lingkungan sekolah. Kebijakan ini memicu kemarahan publik karena dianggap mencederai hak asasi manusia dan kebebasan beragama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tersebut.
Ketegangan mulai memuncak setelah sejumlah laporan muncul mengenai siswa dan tenaga pendidik yang dilarang mengikuti kegiatan belajar-mengajar hanya karena mengenakan penutup kepala bagi wanita Muslim. Aturan ini merupakan hasil amandemen yang disahkan bulan lalu, yang secara teknis tidak melarang hijab secara eksplisit, namun membatasi jenis pakaian yang dianggap bertentangan dengan "prinsip sekularisme" di lembaga pendidikan negeri.
Salah satu korban kebijakan ini adalah Zahra Hasanova, seorang guru yang merasa sangat terpukul dengan keputusan tersebut. Ia mengaku terluka secara emosional setelah diberitahu bahwa dirinya tidak lagi diperbolehkan mengenakan hijab saat bertugas. Zahra menegaskan bahwa penggunaan hijab adalah hak privasi yang sangat personal. Menurutnya, keputusan untuk mengenakan atau melepas hijab seharusnya sepenuhnya berada di tangan individu, bukan ditentukan oleh regulasi sekolah.
Kantor berita negara Azerbaijan, APA, menjelaskan bahwa tujuan dari aturan seragam ini adalah untuk menciptakan standar berpakaian yang seragam di sekolah-sekolah negeri. Pemerintah berargumen bahwa pakaian yang mencerminkan nilai sejarah dan budaya nasional tetap diperbolehkan dalam acara perayaan tertentu, asalkan mendapatkan izin dari dewan sekolah. Namun, alasan ini dianggap tidak memadai oleh masyarakat yang melihat kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi.
Dampak sosial dari kebijakan ini sangat terasa di lapangan. Di media sosial, beredar video menyentuh yang memperlihatkan para siswa menangis sambil memeluk guru mereka yang terpaksa tidak bisa mengajar karena mengenakan hijab. Bahkan, aksi boikot kelas dilaporkan telah terjadi di beberapa sekolah sebagai bentuk solidaritas.
Protes ini bahkan merambah hingga ke balik jeruji besi. Polad Aslanov, seorang jurnalis yang tengah menjalani hukuman penjara, dilaporkan melakukan aksi mogok makan. Melalui pesan yang dibagikan istrinya di media sosial, Aslanov menyatakan bahwa ia menggunakan satu-satunya cara yang tersisa untuk melawan pelanggaran hak konstitusional warga negara.
Ketegangan ini tidak hanya berhenti di dalam negeri Azerbaijan. Gelombang protes juga meluas hingga ke Turki, di mana sejumlah demonstran berkumpul di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul. Mereka menolak keras pembatasan tersebut karena mengingatkan pada masa kelam di Turki tahun 1997, saat perempuan berjilbab mengalami diskriminasi berat di dunia pendidikan dan pekerjaan.
Menanggapi situasi yang kian memanas, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev memberikan pernyataan tegas dalam pidatonya. Tanpa menyebut negara lain secara spesifik, ia memperingatkan pihak luar agar tidak mencampuri urusan gaya hidup dan kedaulatan negaranya. Hingga saat ini, perdebatan antara penerapan prinsip sekularisme negara dan perlindungan hak beragama masih terus berlangsung sengit di tengah masyarakat.
Tinggalkan komentar