lintaswarta.co.id – Pemerintah Indonesia kini tengah mengambil langkah tegas untuk meninjau ulang efektivitas berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di tanah air. Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa sejumlah kawasan menunjukkan performa yang cenderung stagnan dan lambat dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa proses evaluasi ini sedang berjalan secara intensif. Meskipun ia tidak merinci secara spesifik daftar kawasan mana saja yang masuk dalam radar pengawasan, Airlangga memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kawasan-kawasan tersebut berjalan tanpa hasil yang nyata.
"Kami sedang melakukan evaluasi terhadap beberapa kawasan ekonomi khusus yang kinerjanya terlihat masih agak lambat," ujar Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media di kantornya, Rabu (21/10/2026).

Related Post
Salah satu sorotan utama dalam evaluasi ini adalah sektor pariwisata di KEK Lido. Berdasarkan proyeksi pemerintah, potensi kunjungan wisatawan di kawasan tersebut diperkirakan hanya mencapai angka 220.000 orang pada tahun 2027. Meski diprediksi mampu menyumbang devisa sebesar US$1,8 miliar, nilai ekonomi langsung dari kunjungan wisatawan tersebut dinilai masih jauh di bawah kawasan lainnya.
Jika dibandingkan dengan KEK Kura Kura Bali, perbedaannya cukup mencolok. KEK Kura Kura Bali diproyeksikan mampu menarik 600.000 wisatawan dengan nilai ekonomi mencapai Rp600 miliar. Sementara itu, KEK Mandalika menunjukkan dominasi yang luar biasa dengan potensi kunjungan 1,6 juta wisatawan, didorong oleh ajang bergengsi seperti MotoGP yang menyumbang nilai ekonomi hingga Rp8,6 triliun. Tak ketinggalan, KEK Tanjung Lesung juga memiliki daya tarik kuat dengan proyeksi 1,5 juta wisatawan dan nilai ekonomi sebesar Rp3 triliun.
Kondisi KEK Lido yang hanya diprediksi menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp352 miliar dari 220.000 wisatawan menjadi alasan kuat mengapa pemerintah merasa perlu melakukan dorongan ekstra atau bahkan peninjauan ulang terhadap strategi pengembangan kawasan tersebut.
Persoalan ini semakin kompleks jika melihat tren realisasi investasi secara keseluruhan. Hingga periode Januari hingga September 2026, realisasi investasi di seluruh KEK tercatat mencapai Rp46 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah baru mencapai 67% dari target investasi tahunan yang ditetapkan sebesar Rp69,1 triliun.
Lebih memprihatinkan lagi, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi investasi hingga kuartal III-2026 ini mengalami penurunan sebesar 9,09% secara tahunan (year-on-year). Sebagai perbandingan, pada triwulan III-2025, capaian realisasi investasi sempat menyentuh angka Rp50,6 triliun. Penurunan ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki iklim investasi dan memastikan setiap kawasan ekonomi khusus benar-benar menjadi mesin pertumbuhan, bukan sekadar proyek yang berjalan di tempat.








Tinggalkan komentar