lintaswarta.co.id – Hubungan diplomatik antara Turki dan Azerbaijan, yang selama ini dikenal sangat erat dengan semboyan "satu bangsa, dua negara", kini tengah mengalami guncangan hebat. Azerbaijan secara resmi telah melarang 31 warga negara Turki untuk memasuki wilayahnya. Keputusan drastis ini memicu ketegangan diplomatik yang jarang terjadi antara dua negara sekutu dekat tersebut.
Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah Azerbaijan pada Rabu lalu ini menyasar sejumlah tokoh penting, mulai dari anggota parlemen oposisi hingga pemimpin partai politik terkemuka. Salah satu nama yang masuk dalam daftar hitam tersebut adalah Fatih Erbakan, pemimpin Partai Kesejahteraan Baru Turki, serta Omer Faruk Gergerlioglu, anggota parlemen dari partai oposisi DEM. Selain itu, Yahya Ugras, wakil ketua partai HUDA PAR, juga turut terkena dampak kebijakan ini.
Pemicu utama dari keretakan hubungan ini adalah polemik mengenai pembatasan penggunaan hijab di lingkungan sekolah di Azerbaijan. Ketegangan mulai memuncak setelah pemerintah Azerbaijan memberlakukan aturan seragam sekolah baru pada bulan lalu. Aturan tersebut menekankan pada prinsip pendidikan sekuler, yang secara tidak langsung membatasi penambahan atribut keagamaan pada seragam sekolah. Meski tidak menyebut kata "hijab" secara eksplisit, kebijakan ini dilaporkan telah menyebabkan sejumlah siswi ditolak masuk sekolah karena mengenakan penutup kepala.
Kementerian Luar Negeri Azerbaijan di Baku menyatakan bahwa daftar larangan masuk ini didasarkan pada aktivitas digital para tokoh tersebut. Mereka dituduh menggunakan media sosial dan platform daring untuk menyebarkan pernyataan yang dianggap mengancam kedaulatan, keamanan nasional, serta tatanan konstitusional Republik Azerbaijan. Pemerintah setempat juga menuding para tokoh tersebut menyerukan penggulingan pemerintah secara paksa dan menyebarkan narasi radikalisme agama yang dapat memicu permusuhan antaragama.
Namun, hingga saat ini, pihak Azerbaijan belum merinci secara spesifik unggahan mana yang menjadi dasar tuduhan tersebut. Selain politikus, daftar hitam ini juga mencakup jurnalis, blogger, penulis keagamaan, hingga mantan pejabat dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang merupakan partai pimpinan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.
Situasi semakin panas setelah Oktay Saral, penasihat Presiden Erdogan, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pembatasan hijab di Azerbaijan. Hal ini memicu reaksi keras dari partai berkuasa di Azerbaijan yang menuding tokoh-tokoh Turki telah mencampuri urusan domestik negara mereka.
Sebagai negara bekas republik Uni Soviet dengan mayoritas penduduk Muslim Syiah, Azerbaijan telah bertransformasi menjadi salah satu negara paling sekuler di dunia Muslim. Perbedaan pandangan mengenai penerapan nilai-nilai sekuler versus ekspresi keagamaan ini kini menjadi ujian berat bagi hubungan politik dan militer antara Turki dan Azerbaijan yang selama ini sangat solid. Pemerintah Azerbaijan menyatakan masih mempertimbangkan langkah-langkah hukum lebih lanjut terkait kasus ini.
Tinggalkan komentar