lintaswarta.co.id – Pemerintah Indonesia tengah mematangkan langkah besar dalam melakukan transisi energi melalui sektor transportasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin yang telah dicampur dengan bioetanol sebesar 10 persen, atau yang dikenal dengan istilah E10, dapat mulai diterapkan secara luas pada tahun 2027 mendatang.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menekan emisi karbon di udara. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus pada persiapan teknis untuk mewujudkan kebijakan pencampuran bioetanol secara wajib atau mandatory.
Menurut Eniya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kesiapan teknis di lapangan agar saat kebijakan ini diberlakukan, seluruh ekosistem pendukungnya sudah siap. Salah satu tantangan terbesar yang sedang dihadapi adalah memastikan ketersediaan bahan baku atau feedstock yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional.
"Kami sedang mempersiapkan aspek teknis agar bisa menuju ke arah kewajiban (mandatory) pencampuran tersebut. Hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri, di mana bahan baku harus diprioritaskan berasal dari produksi dalam negeri. Jadi, fokus kami adalah menghitung berapa total volume yang bisa terkumpul nantinya," ujar Eniya saat memberikan keterangan di Jakarta.
Berdasarkan data yang dihimpun, tantangan utama dalam proyek ambisius ini adalah kapasitas produksi etanol nasional yang saat ini masih tergolong terbatas. Saat ini, stok etanol atau bahan baku yang tersedia baru mencapai angka 70.500 Kiloliter (KL). Angka ini dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal jika pemerintah ingin melangkah lebih jauh ke tahap berikutnya.
Jika pemerintah berencana untuk menerapkan campuran E20 (20 persen bioetanol) pada tahun 2028, maka diperlukan lonjakan produksi yang sangat signifikan. Eniya menjelaskan bahwa untuk mencapai target E20, Indonesia setidaknya membutuhkan pasokan etanol antara 400.000 hingga 500.000 KL. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas produksi harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Guna mengejar ketertinggalan stok tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Sebagai solusi jangka panjang, Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur produksi etanol di berbagai wilayah. Pemerintah telah merencanakan pembangunan sekitar 11 pabrik etanol baru untuk memperkuat ketahanan pasokan bahan baku nasional.
"Kami sudah menghitung perencanaan untuk sekitar 11 pabrik baru. Saat ini prosesnya sedang menuju tahap kesepakatan (MoU), memastikan ketersediaan lahan, dan aspek pendukung lainnya. Selain membangun pabrik baru, kami juga sangat mendukung upaya revitalisasi pabrik-pabrik lama agar dapat menghasilkan lebih banyak feedstock baru," tegas Eniya.
Melalui kombinasi antara pembangunan pabrik baru dan optimalisasi fasilitas yang sudah ada, pemerintah optimis bahwa target E10 pada 2027 dan E20 pada 2028 bukan sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang akan membawa Indonesia menuju era energi hijau yang lebih bersih dan mandiri.
Tinggalkan komentar