Lintaswarta.co.id — Pemerintahan Iran kini dihadapkan pada dilema krusial, terbelah dua dalam menentukan arah kebijakan pasca-keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memperpanjang gencatan senjata dengan Teheran tanpa batas waktu. Satu kubu, yang didominasi garis keras, lantang menyerukan kelanjutan konfrontasi, sementara faksi moderat mendesak dialog dan deeskalasi ketegangan.
Seruan untuk melanjutkan konfrontasi menggema kuat dari media pemerintah dan kalangan elite militer Iran. Demonstrasi besar-besaran, bertepatan dengan perpanjangan gencatan senjata, digelar di Teheran sebagai unjuk kekuatan. Di Lapangan Enghelab, rudal balistik Khorramshahr-4 gagah dipamerkan di hadapan ribuan massa, sementara di Lapangan Vanak, sosok bertopeng dengan senapan berdiri di atas peluncur rudal Ghadr, diiringi pekikan anti-AS yang membakar semangat. Penyanyi religi Hossein Taheri, dalam salah satu aksi, lantang mempertanyakan, "Apa lagi yang harus dilakukan AS agar itu dianggap pelanggaran gencatan senjata?" Ia bersumpah pendukung pemerintah akan terus beraksi hingga "balas dendam" tercapai. Televisi pemerintah tak ketinggalan, mengkalkulasi narasi keras dengan klaim, tanpa sumber jelas, bahwa 87% warga Iran lebih memilih perang ketimbang konsesi negosiasi.
Ancaman militer pun kian nyata. Markas militer Khatam al-Anbiya menyatakan kesiapan pasukan untuk "menembak kapan saja" sebagai respons agresi. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) bahkan dilaporkan telah menyita dua kapal di Selat Hormuz. "Jika wilayah mereka digunakan untuk menyerang Iran, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada produksi minyak di Timur Tengah," tegas Komandan kedirgantaraan IRGC, Majid Mousavi, memperingatkan negara-negara tetangga. Ketegangan juga merambah dunia maya, dengan kantor berita Tasnim menyebut kabel internet bawah laut sebagai target potensial yang bisa memicu "bencana digital" di kawasan.
Related Post
Namun, di tengah gelombang seruan perang, suara-suara moderat dan pragmatis juga mulai mengemuka. Presiden Masoud Pezeshkian, meski mendukung kekuatan militer, secara terang-terangan menyatakan bahwa konflik berkepanjangan hanya akan merugikan. "Solusi bukan pada eskalasi, tetapi akal sehat, dialog, dan menghindari kehancuran lebih lanjut," ujarnya. Senada, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa Iran takkan menyerah, namun ia realistis mengakui ketimpangan kekuatan militer. "Kita tidak lebih kuat dari AS secara militer. Mereka punya lebih banyak sumber daya. Tapi kita adalah pemenang di medan ini," kata Ghalibaf, menekankan bahwa tujuan utama Iran adalah memperjuangkan hak rakyat, bukan sekadar kemenangan absolut, dan bahkan menyebut negosiasi sebagai "metode pertempuran". Dari New York, Duta Besar Iran untuk PBB Saeed Iravani mempertegas posisi Teheran, menyatakan bahwa negosiasi hanya dapat dilanjutkan jika AS mencabut blokade yang mencekik Iran.
Dari Washington, Presiden Trump membenarkan perpanjangan gencatan senjata, beralasan bahwa pemerintah Iran dinilai terpecah-belah dan belum mampu menyusun proposal terpadu. Trump juga mengklaim Iran sedang menghadapi "keruntuhan finansial" yang parah. Kondisi ini diperparah oleh dampak konflik selama 40 hari terakhir, di mana ribuan amunisi telah menghantam berbagai infrastruktur vital Iran, mulai dari fasilitas energi, transportasi, hingga menyebabkan kerusakan luas pada rumah sakit, sekolah, dan permukiman warga.
Dengan perpecahan internal yang semakin kentara dan tekanan eksternal yang tak mereda, Iran kini benar-benar berada di persimpangan jalan, di mana pilihan antara melanjutkan konfrontasi atau merangkul dialog akan menentukan nasib masa depan negara tersebut.
Tinggalkan komentar