lintaswarta.co.id, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, secara tegas menyuarakan kritik terhadap skema pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Adian, pendekatan ini kurang efisien dan justru mengabaikan potensi besar yang dimiliki kantin-kantin sekolah di seluruh Indonesia. Ia mempertanyakan urgensi pembangunan SPPG yang memakan anggaran besar, padahal pemberdayaan fasilitas yang sudah ada jauh lebih strategis.
Adian menekankan bahwa pelibatan kantin sekolah dalam penyediaan MBG akan membawa dampak positif ganda. Selain menghemat biaya pembangunan infrastruktur SPPG yang bisa mencapai miliaran rupiah, langkah ini juga akan secara langsung menghidupkan perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat lokal. Dengan asumsi 400 ribu sekolah penerima MBG dan setiap sekolah memiliki tiga hingga delapan kantin, potensi pemberdayaan bisa mencapai 1,2 juta kantin. "Para pelaku UMKM ini akan merasakan manfaatnya. Mengapa tidak mereka saja yang mengolah makanan, tanpa perlu membangun gedung-gedung megah?" ujarnya. Lebih lanjut, Adian juga menyoroti isu keamanan pangan. Ia meyakini, pengelolaan makanan oleh kantin sekolah yang sudah terbiasa dan diawasi secara lokal dapat menekan risiko insiden keracunan yang sempat menjadi perhatian publik.
Menanggapi kritik dan hasil evaluasi, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Wakil Kepala Agustina Arumsari, pada 15 Juni lalu, mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan 6 Januari 2025, telah berdiri lebih dari 27 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia. Namun, pasca-evaluasi terkait kasus korupsi di BGN sebelumnya, muncul wacana untuk melibatkan kantin sekolah dan melakukan penyesuaian target penerima MBG. Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa pelibatan kantin sekolah merupakan strategi efisiensi anggaran, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang memiliki jumlah siswa terbatas, sehingga tidak perlu membangun dapur baru.
Related Post
Senada, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti juga mengkonfirmasi adanya penyesuaian skema penyaluran MBG, termasuk potensi pelibatan kantin sekolah, tentunya di bawah koordinasi BGN. Mu’ti menyebutkan, sekitar 43,4 juta dari 53,5 juta murid di Indonesia (80,94%) adalah penerima MBG, dan data mereka telah terintegrasi dengan Dapodik. Ke depan, program akan lebih tepat sasaran, memprioritaskan sekolah dengan kebutuhan mendesak dan mengevaluasi kembali sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan dampak positif program MBG secara merata.
Tinggalkan komentar