Lintaswarta.co.id melaporkan, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara menanggapi spekulasi yang beredar luas mengenai kemungkinan dirinya akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menempati posisi strategis sebagai Dewan Pembina. Jokowi menegaskan bahwa ada serangkaian mekanisme dan prosedur internal partai yang harus dilalui secara cermat sebelum ia resmi menjadi bagian dari partai yang kini dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep.
"Di PSI itu kan ada mekanisme partai yang harus dilalui, tidak hanya penjaketan saja langsung," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, pada Jumat (19/6). Ketika ditanya mengenai peran spesifiknya di PSI saat ini, Jokowi memberikan jawaban singkat namun penuh arti. Ia menyebut perannya lebih sebagai seorang pemberi semangat dan sumber inspirasi. "Sebagai apa, sebagai motivator," katanya sambil tersenyum, memberikan sinyal kuat akan komitmennya.
Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai keanggotaannya, Jokowi tak ragu menegaskan kesiapannya untuk berjuang mati-matian demi kemenangan PSI. "Seperti yang saya sampaikan di Kongres, di Rakernas (PSI), saya akan kerja mati-matian untuk PSI," tegasnya, menunjukkan dedikasi penuh terhadap partai tersebut.
Related Post
Senada dengan pernyataan Jokowi, Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, juga mengonfirmasi secara lugas mengenai rencana bergabungnya mantan kepala negara itu. "Saya pastikan seperti itu, masuk PSI ya, jabatannya apa, bukan urusan saya," kata Ahmad Ali dalam sebuah podcast What the Fact Politics lintaswarta.co.id, pada hari yang sama.
Ali menambahkan bahwa saat ini, fokus utama internal PSI adalah membangun dan memperkuat struktur partai hingga ke akar rumput. Ia sendiri merupakan salah satu figur yang ditugaskan untuk membenahi dan memastikan soliditas struktur tersebut. Lebih lanjut, Ali juga menyayangkan reaksi berlebihan dari beberapa pihak yang mempertanyakan rencana Jokowi untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut adalah tindakan yang sangat wajar bagi seorang warga negara, apalagi bagi mantan Presiden yang telah memimpin selama dua periode. "Dia Warga Negara Indonesia kok, dia punya paspor, dia Warga Negara Indonesia, tidak perlu kita khawatirkan, apa lagi dia mantan Presiden. Terus kenapa kemudian heboh sekali?" pungkas Ali, menyoroti keheranan atas polemik yang muncul.
Tinggalkan komentar