lintaswarta.co.id, Jakarta – Polemik seputar penunjukan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa keberadaan komisaris dengan latar belakang yang beragam justru membawa angin segar dan perspektif baru dalam mengawal agenda pemerintah serta mendorong inovasi di perusahaan negara.
Berdasarkan pengalamannya sendiri saat menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi, Qodari menjelaskan betapa vitalnya peran seorang komisaris. Mereka tidak hanya bertugas memberikan arahan, tetapi juga secara aktif mengawal implementasi program-program strategis pemerintah. "Ketika kita datang dari latar belakang yang berbeda, dari luar, kita membawa perspektif baru yang sangat berharga bagi perusahaan," ungkap Qodari, menekankan potensi lahirnya solusi-solusi alternatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan usai membuka acara Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta pada Sabtu lalu.
Pernyataan Qodari ini muncul di tengah derasnya perbincangan publik mengenai beberapa penunjukan komisaris BUMN, termasuk pengangkatan Mufi Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, di PT Krakatau Posco, serta Gina Febriyanti Ginting, seorang relawan Prabowo-Gibran, di PT Pertamina Retail. Menurut Qodari, proses pemilihan komisaris adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi, tidak hanya di lingkungan BUMN tetapi juga di korporasi swasta. Keberadaan mereka, lanjutnya, memberikan manfaat besar dalam fungsi pengawasan dan penyumbang ide serta gagasan.
Lebih lanjut, Qodari menggarisbawahi dua modal dasar yang harus dimiliki seorang komisaris: akal sehat dan niat baik. Ia menambahkan, individu yang ditempatkan sebagai komisaris umumnya telah memiliki rekam jejak pengalaman yang mumpuni, baik dari organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta, yang kemudian dapat menyumbangkan gagasan segar dalam fungsi pengawasan perusahaan. Senada dengan pandangan ini, Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya juga menyerukan agar pengangkatan komisaris BUMN diisi oleh figur-figur profesional dan kompeten. Namun, realitasnya, posisi komisaris BUMN kini memang diwarnai oleh beragam latar belakang, mulai dari wakil menteri, pejabat ASN, politisi, relawan, hingga individu yang memiliki kedekatan dengan elite partai.
Tinggalkan komentar