lintaswarta.co.id – Indonesia kini tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya menekan emisi karbon guna menghadapi krisis iklim global. Berdasarkan proyeksi yang ada, pemerintah membutuhkan suntikan dana investasi yang sangat masif, yakni mencapai US$472,6 miliar atau setara dengan Rp8.450 triliun untuk periode 2021 hingga 2035. Angka fantastis ini menjadi modal utama agar target reduksi emisi nasional dapat tercapai secara optimal.
Guna mengelola kebutuhan dana yang sangat besar tersebut, pemerintah telah mengandalkan peran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Lembaga ini dibentuk dengan mandat khusus untuk menghimpun dan mengelola "dana hijau" yang akan dialokasikan bagi berbagai program lingkungan hidup dan ekonomi berkelanjutan.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, mengungkapkan bahwa sejak awal pendiriannya, fokus utama lembaga ini adalah mendorong pengelolaan serta penghimpunan dana untuk kepentingan ekonomi hijau. Dana tersebut diharapkan dapat bersumber, baik dari kontribusi domestik maupun dukungan dari komunitas internasional.
Related Post
Hingga saat ini, BPDLH telah berhasil mengelola dana sebesar US$1,72 miliar atau sekitar Rp30,81 triliun. Joko menjelaskan bahwa perolehan dana tersebut dikumpulkan melalui tiga skema utama, yaitu melalui mekanisme hibah, pinjaman, serta sumbangan dari berbagai pihak.
Menariknya, Joko menekankan bahwa pemerintah memberikan perhatian ekstra pada pendanaan yang bersumber dari luar negeri. Hal ini dikarenakan isu perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab Indonesia semata, melainkan merupakan agenda global yang memerlukan kolaborasi lintas negara.
Ia juga mengenang instruksi awal saat BPDLH dibentuk pada tahun 2019 oleh Menteri Keuangan. Saat itu, lembaga ini diminta untuk bergerak aktif di kancah internasional guna menjaring pendanaan hijau dari berbagai negara maju. "BPDLH ketika dibentuk dulu oleh Ibu Sri Mulyani, justru disuruh banyak main di luar. Jadi mainnya harus jauh, nanti pulang bawa oleh-oleh, disuruh cari duit," ujar Joko saat memberikan keterangan di Bogor.
Salah satu instrumen pendanaan internasional yang menjadi perhatian adalah dana kompensasi dari negara-negara maju bagi negara berkembang. Dana ini merupakan bentuk tanggung jawab negara industri atas dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh negara berkembang. Saat ini, salah satu kontribusi signifikan berasal dari Norwegia dengan nilai mencapai US$216 juta.
Meski fokus pada pendanaan luar negeri, BPDLH tetap mengelola dana yang bersumber dari dalam negeri. Dana domestik ini berasal dari berbagai pos anggaran di kementerian terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sinergi antara pendanaan domestik dan internasional ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan emisi nasional. Jika pengelolaan dana berjalan efektif, Indonesia optimis dapat mencapai target penurunan emisi sebesar 41% pada tahun 2030, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 32%. Melalui strategi ini, Indonesia berupaya menunjukkan peran aktifnya dalam menjaga kelestarian bumi di masa depan.
Tinggalkan komentar