lintaswarta.co.id – Situasi politik di India kembali memanas setelah gelombang demonstrasi besar-besaran melanda sejumlah kota besar. Kelompok Cockroach Janta Party (CJP), yang didominasi oleh generasi Z, koalisi mahasiswa, serta para aktivis, turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan mereka terhadap penyelenggara pemilu di negara tersebut.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat (2/10/2026) ini secara spesifik menargetkan Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar. Massa menuntut agar ia segera meletakkan jabatannya menyusul munculnya kontroversi terkait revisi daftar pemilih yang dinilai tidak transparan dan mencederai prinsip demokrasi.
Di Mumbai, ratusan massa berkumpul untuk menyuarakan tuntutan yang sama. Namun, aksi ini tidak berhenti di satu titik saja. Pihak CJP mengisyaratkan bahwa gelombang protes ini akan terus meluas ke berbagai wilayah lain di seluruh penjuru India dalam beberapa hari ke depan.
Related Post
Ketegangan juga terlihat sangat nyata di ibu kota, New Delhi. Kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat sipil memadati kawasan Jantar Mantar untuk melakukan aksi serupa. Situasi di lapangan sempat mencekam ketika aparat kepolisian melakukan tindakan tegas untuk membubarkan kerumunan massa.
Berdasarkan laporan di lapangan, polisi terlihat menaikkan paksa sejumlah mahasiswa ke dalam bus untuk mengurai massa. Pengamanan ketat juga diberlakukan dengan menutup beberapa stasiun metro di sekitar area Jantar Mantar. Petugas kepolisian terus mengeluarkan peringatan melalui pengeras suara agar warga tidak membentuk kerumunan lebih dari lima orang guna menghindari bentrokan.
Ratusan personel gabungan dari kepolisian dan paramiliter telah dikerahkan untuk menjaga barikade di titik-titik krusial. Di tengah tindakan represif tersebut, seorang mahasiswa asal Kerala bernama Pranav menyatakan bahwa perjuangan mereka bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, aksi turun ke jalan ini adalah upaya krusial untuk menyelamatkan pilar demokrasi di India yang tengah terancam.
Eskalasi protes ini bermula dari tuduhan serius yang dilontarkan para pengunjuk rasa terhadap Komisi Pemilihan Umum. Mereka menduga adanya upaya manipulasi daftar pemilih yang sengaja dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi Partai Bharatiya Janata (BJP), partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi.
Menanggapi tuduhan tersebut, pihak pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum secara tegas membantah. Mereka mengklaim bahwa proses revisi daftar pemilih dilakukan semata-mata untuk membersihkan data pemilih ganda serta menghapus data warga yang sudah tidak memenuhi syarat secara administratif.
Tekanan terhadap Gyanesh Kumar kian tak terbendung setelah munculnya laporan investigasi dari Indian Express. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, setidaknya dua wakil komisioner telah menyampaikan kekhawatiran sebanyak 14 kali terkait prosedur pendaftaran, sistem digital, hingga revisi daftar pemilih. Meski demikian, pihak Komisi Pemilihan Umum berdalih bahwa perbedaan pendapat dalam internal organisasi adalah hal yang lumrah dalam sebuah proses diskusi.
Tinggalkan komentar