Ancaman Keras Dedi Mulyadi!

Informasi yang diperoleh lintaswarta.co.id menyebutkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan ancaman tegas terhadap perusahaan tambang yang terbukti merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Ancaman ini muncul setelah sidak yang dilakukan di Kabupaten Subang, Jumat (18/4) lalu. Sidak tersebut mengungkap pelanggaran berat berupa angkutan tambang yang melebihi kapasitas, hingga mencapai 30 ton per kendaraan, jauh di atas batas yang diizinkan. Kondisi ini tak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan yang signifikan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi warga sekitar.

Dedi Mulyadi dengan tegas menyatakan bahwa aktivitas tambang yang merugikan masyarakat dan lingkungan tidak akan ditoleransi. Ia bahkan mengancam akan mencabut izin operasional perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Langkah selanjutnya yang akan diambil adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang di Jawa Barat. Evaluasi ini akan melibatkan beberapa dinas terkait, termasuk Dinas ESDM, DPMPTSP, Satpol PP, dan DBMPR. DBMPR khususnya ditugaskan untuk menghitung kerugian akibat kerusakan infrastruktur jalan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menegakkan hukum, menjaga kelestarian lingkungan, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga menyoroti maraknya tambang liar di Jawa Barat, yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 lokasi. Ia juga mengkritik alih fungsi lahan hutan untuk kepentingan pembangunan, termasuk tempat bermain di kawasan Puncak, Bogor, serta mempertanyakan peran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang dinilai lebih berperan sebagai kontraktor tanah daripada menjalankan fungsi utamanya sebagai pengelola perkebunan. Dedi bahkan memberikan peringatan keras kepada PTPN agar menghentikan alih fungsi lahan perkebunan dan mengancam akan mengambil alih lahan yang dialihfungsikan tersebut. Sikap tegas Dedi Mulyadi ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.