Lintaswarta.co.id – Sejarah intervensi militer Amerika Serikat di Timur Tengah bukanlah hal baru. Dari Perang Teluk 1991 di bawah Presiden George H.W. Bush hingga invasi Irak 2003 era George W. Bush, Washington selalu berhasil membangun koalisi yang kuat untuk mendukung operasinya. Namun, ketika Presiden Donald Trump kini mengarahkan serangan ke Iran bersama Israel, narasi yang muncul sangat berbeda: AS menghadapi keengganan dan bahkan penolakan dari sekutu-sekutu lamanya, mengancam keberlanjutan dan legitimasi aksi militernya.
Berbeda dengan para pendahulunya yang membanggakan "koalisi luas yang belum pernah terlihat," Trump kini mendapati sekutunya bersikap "ogah-ogahan." Perang di bawah kepemimpinannya ini dianggap banyak pihak menabrak berbagai aturan hukum internasional. Serangan yang menewaskan salah satu pemimpin penting Iran, misalnya, menjadi pemicu eskalasi konflik di kawasan dan memperkuat persepsi bahwa AS semakin mengabaikan sistem hukum global.
Kristina Kausch, seorang analis dari German Marshall Fund, menyoroti bahwa tindakan AS ini mengirimkan sinyal bahwa Washington tidak lagi merasa perlu membangun legitimasi internasional sebelum melancarkan aksi militer. Persepsi Eropa terhadap kepemimpinan Trump juga semakin memburuk, diperparah oleh kebijakan "America First" yang menarik AS dari sejumlah lembaga internasional dan lebih menekankan kepentingan nasional. Sebelumnya, Trump juga sempat memicu kontroversi dengan mengancam mengambil alih Greenland, wilayah milik sekutu NATO, Denmark.
Related Post
Mantan pejabat keamanan nasional AS, Nadia Schadlow, mengakui bahwa konflik Iran ini menunjukkan keterbatasan peran lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mencegah perang, di mana negara seringkali tetap bertindak sendiri ketika merasa keamanan nasionalnya terancam.
Dukungan yang Terbatas dan Penolakan Terbuka
Bukti nyata dari keengganan sekutu mulai terlihat. Inggris, di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Keir Starmer, membatasi penggunaan dua pangkalan militernya oleh pesawat tempur AS hanya untuk tujuan "pertahanan" di kawasan. Lebih jauh, PM Spanyol Pedro Sanchez secara tegas menolak mengizinkan pasukan AS menggunakan pangkalan di negaranya, menyatakan bahwa "ini bukan perang Spanyol."
Reaksi Trump terhadap penolakan ini pun keras. Ia mengecam Starmer dan mengancam akan memutus hubungan dagang dengan Sanchez. Kausch menambahkan, "Pada dasarnya ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Amerika Serikat di bawah Trump menganggap dirinya di atas hukum dan bahkan tidak berpikir perlu mengklaim sebaliknya." Ia menilai situasi ini hanya memperkuat persepsi negatif Eropa terhadap Trump, yang berujung pada "isolasi AS" atau "hilangnya kekuatan lunak negeri itu."
Meskipun demikian, ada beberapa negara yang memberikan dukungan terbuka, termasuk PM Australia Anthony Albanese, serta Argentina dan Paraguay. Sementara itu, PM Kanada Mark Carney menyatakan dukungan terhadap upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir, namun tetap menyerukan deeskalasi konflik. Di sisi lain, PM Francis Emmanuel Macron menilai serangan tersebut bertentangan dengan hukum internasional.
Keuntungan Strategis bagi China?
Sejumlah analis juga melihat potensi keuntungan strategis bagi China dari konflik ini. Jacob Stokes, peneliti dari Center for a New American Security, berpendapat bahwa perang di Timur Tengah dapat menguras persediaan senjata Amerika yang seharusnya dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan konflik di Taiwan. Selain itu, Beijing juga dapat memanfaatkan situasi ini untuk mengamati secara langsung cara militer Amerika menjalankan operasi perang modern.
"Bagi Beijing, ini bisa menjadi keuntungan strategis besar jika Amerika kembali terjebak dalam konflik panjang di Timur Tengah," kata Stokes. Dengan demikian, operasi militer AS di Iran, yang minim dukungan sekutu dan diwarnai kontroversi internasional, tidak hanya berisiko gagal mencapai tujuannya, tetapi juga berpotensi mengikis posisi global AS dan memberikan celah bagi rival geopolitiknya.
Tinggalkan komentar