Lintaswarta.co.id memberitakan bahwa seorang pakar hukum, Herdiansyah Hamzah dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mendesak kepolisian untuk membebaskan tanpa syarat mahasiswi ITB berinisial SSS yang tersandung kasus meme Presiden. Ia menilai penangguhan penahanan yang dilakukan kepolisian merupakan langkah keliru. Herdiansyah tegas menyatakan bahwa yang seharusnya dilakukan adalah pembebasan tanpa syarat, bahkan ia menyarankan agar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan.
Menurut Herdiansyah, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk memproses SSS lebih lanjut. Meme yang dibuat SSS, menampilkan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sedang berciuman, seharusnya dipahami dalam konteks karya seni. Herdiansyah menekankan pentingnya memahami intensi artistik di balik karya tersebut. Ia berpendapat meme tersebut merupakan bentuk kritik terhadap kedekatan yang dianggap berlebihan antara kedua tokoh tersebut, dan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.
Pakar hukum ini juga menyoroti pentingnya memahami perbedaan antara "asap" dan "api" dalam kasus ini. Ia berpendapat penyidik seharusnya fokus pada pesan yang ingin disampaikan melalui meme tersebut, bukan pada meme itu sendiri. Herdiansyah mempertanyakan pemaknaan karya seni tersebut sebagai pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE.
Lebih lanjut, Herdiansyah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengintervensi kepolisian dan menghentikan penanganan kasus ini. Ia menganggap diamnya Presiden dalam kasus ini sama saja dengan membiarkan demokrasi tergerus, karena membatasi kebebasan berekspresi. Herdiansyah mengingatkan bahwa Presiden memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebelumnya, Bareskrim Polri menangguhkan penahanan SSS setelah menerima jaminan dari keluarga dan tim kuasa hukumnya, meskipun kasusnya tetap berlanjut. Penangguhan ini juga didasarkan pada permintaan maaf dari SSS melalui keluarganya.
Leave a Comment