Lintaswarta.co.id, Jakarta – Pemerintah, didampingi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), segera mengambil langkah responsif terhadap gejolak pasar modal domestik yang tengah memanas. Sebuah konferensi pers mendesak digelar di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu malam (31/1/2026), menyusul dinamika pasar yang dipicu oleh evaluasi kritis dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia.
Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran elite pemerintahan dan regulator keuangan. Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara Rosan P. Roeslani, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pimpinan OJK dan infrastruktur pasar modal, termasuk Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan perwakilan BEI, turut melengkapi barisan pejabat yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menstabilkan kondisi.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan empat arahan strategis dari Presiden RI Prabowo Subianto guna menata ulang dan memperkuat fundamental pasar modal nasional. Arahan pertama secara tegas menitikberatkan pada percepatan reformasi integritas pasar. Ini akan diwujudkan melalui pembenahan struktural mendalam, termasuk inisiatif demutualisasi bursa dan peningkatan standar minimum free float saham menjadi 15%, sejalan dengan praktik global. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi dan likuiditas, tetapi juga memperkokoh integritas pasar secara menyeluruh.
Lebih lanjut, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat transparansi kepemilikan saham. Ini akan dilakukan melalui pengetatan aturan beneficial ownership dan memastikan kejelasan afiliasi para pemegang saham. Seluruh reformasi struktural ini dirancang untuk menyelaraskan pasar modal Indonesia agar mampu bersaing dan beroperasi sesuai dengan praktik bursa modern di kancah internasional.
Arahan kedua dari Presiden Prabowo menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tanpa kompromi terhadap praktik spekulatif yang terbukti merusak pasar. Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk manipulasi harga saham yang merugikan investor dan mengikis kredibilitas pasar. Bursa Efek Indonesia, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, diinstruksikan untuk bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, OJK, maupun undang-undang jasa keuangan yang berlaku.
Terakhir, Presiden Prabowo memberikan instruksi krusial agar stabilitas dan keberlanjutan operasional pasar modal tetap menjadi prioritas utama. Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI diamanatkan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun gangguan fungsi pengawasan, terutama di tengah masa transisi. Ini adalah langkah vital untuk menjaga kepercayaan investor.
Pemerintah secara tegas menegaskan komitmennya untuk menciptakan dan menjaga iklim investasi yang transparan, adil, serta berstandar internasional. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Tinggalkan komentar