Berita mengejutkan datang dari Depok, Jawa Barat. Berdasarkan laporan lintaswarta.co.id, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas memerintahkan pemberantasan premanisme di Kota Depok hingga tuntas. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan tertutup dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok di Mapolres Depok, Selasa (22/4) lalu. Dedi menekankan pentingnya Depok sebagai etalase Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) harus terjaga optimal. Ia ingin memastikan tidak ada lagi masalah sosial menonjol, terutama premanisme yang harus ditekan hingga titik nol.
Langkah konkrit pun diinstruksikan Dedi. Penanganan premanisme bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari Pemda Kota Depok hingga tingkat RT/RW. Mereka diminta bahu-membahu membantu TNI/Polri dalam memberantas aksi premanisme. Lebih jauh, Dedi juga menyoroti pentingnya evaluasi tata kelola data kependudukan dan tata ruang Kota Depok agar terciptanya kenyamanan warga. Kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian, dengan penambahan petugas kebersihan hingga tingkat kelurahan.
Tak hanya itu, kualitas pelayanan pendidikan juga menjadi sorotan. Dedi meminta agar jumlah sekolah disesuaikan dengan kebutuhan siswa agar kualitas pendidikan di Depok dapat meningkat. Perintah tegas ini muncul setelah adanya insiden pembakaran mobil polisi oleh oknum ormas di Depok, yang memicu pertanyaan publik terkait efektivitas penanganan premanisme. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, bahkan menyoroti keberadaan Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi, dan mendesak percepatan penanganan kasus tersebut. Insiden ini menjadi bukti mendesaknya pemberantasan premanisme di Depok, dan perintah Gubernur Dedi Mulyadi diharapkan mampu menciptakan Depok yang aman, nyaman, dan bebas dari aksi premanisme.
Leave a Comment