lintaswarta.co.id – Ambisi besar Sri Lanka untuk beralih ke energi terbarukan kini tengah menghadapi tembok besar berupa gelombang protes dari masyarakat lokal. Proyek pembangunan turbin angin di kawasan Semenanjung Mannar, yang awalnya diharapkan menjadi solusi krisis energi, justru dituding menjadi penyebab utama hancurnya mata pencaharian nelayan dan meningkatnya risiko bencana alam di pemukiman warga.
Para nelayan setempat melaporkan adanya penurunan drastis pada hasil tangkapan ikan mereka sejak operasional turbin angin dimulai pada tahun 2020. Venkatasamy Kalimuththu, seorang nelayan senior berusia 65 tahun, mengungkapkan kekecewaannya terhadap dampak lingkungan yang dirasakan secara langsung. Menurutnya, kondisi perairan yang dulunya kaya akan ikan kini berubah drastis.
"Dulu, sebelum turbin-turbin ini berdiri, kami bisa membawa pulang banyak ikan. Sekarang, hasilnya sangat menyedihkan dan jauh berkurang," keluh Kalimuththu sebagaimana dikutip dari laporan Channel News Asia.
Meski secara ilmiah sulit dibuktikan, para nelayan memiliki keyakinan kuat bahwa aktivitas mekanis dari turbin tersebut mengganggu ekosistem laut. Mereka menduga, putaran baling-baling raksasa tersebut menciptakan bayangan yang terus bergerak di permukaan air. Fenomena bayangan ini diyakini membuat ikan-ikan merasa terancam dan enggan mendekat ke area perairan dangkal yang biasanya menjadi tempat mereka mencari makan.
Kondisi ekonomi warga pun kian terhimpit. Di desa Pesalai, dampak ini terasa sangat nyata pada pendapatan harian masyarakat. A Stanislas Peries, yang menjabat sebagai kepala koperasi nelayan setempat, membeberkan fakta pahit bahwa pendapatan harian nelayan yang semula mencapai 5.000 rupee, kini merosot tajam hingga hanya tersisa sekitar 1.000 rupee saja.
Tak hanya masalah ekonomi, proyek energi hijau ini juga dituding merusak tata kelola air di daratan. Warga mengklaim bahwa pembangunan fondasi beton yang masif serta pembuatan parit untuk jalan akses turbin telah menghambat aliran air hujan menuju laut. Akibatnya, setiap musim hujan tiba, pemukiman warga kerap terendam banjir. Selain itu, kualitas air sumur warga juga menurun, sehingga tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Menanggapi kegaduhan ini, Menteri Energi Sri Lanka, Anura Karunathilaka, menyatakan bahwa pemerintah tengah melakukan studi kelayakan untuk mencari solusi penanganan banjir. Pemerintah juga telah mengambil langkah dengan membekukan sementara proyek-proyek baru di wilayah Mannar demi meredam kemarahan warga. Langkah ini diambil meski pemerintah tetap memegang target ambisius untuk memenuhi 70 persen kebutuhan listrik nasional dari energi terbarukan pada tahun 2030.
Namun, janji pemerintah tampaknya belum cukup untuk menenangkan hati warga. S Marcus, ketua Komite Warga Mannar, menilai bahwa pemerintah hanya memberikan janji manis tanpa realisasi mitigasi yang nyata. Ketidakpuasan ini telah berujung pada jalur hukum, di mana warga telah mengajukan dua pengaduan resmi ke pengadilan.
Situasi di Mannar menjadi potret nyata tantangan transisi energi global. Di satu sisi, negara membutuhkan energi bersih untuk menekan biaya akibat konflik geopolitik, namun di sisi lain, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan lokal tidak boleh dikorbankan demi ambisi teknologi.
Tinggalkan komentar