Lintaswarta.co.id – Situasi politik di Filipina memanas setelah otoritas keamanan negara itu menciduk mantan jenderal Angkatan Udara (AU), Romeo Poquiz, pada Senin (5/1/2026) pagi. Penangkapan ini dilakukan di Bandara Internasional Manila, sesaat setelah Poquiz tiba dari Bangkok, Thailand, atas tuduhan "penghasutan" menyusul seruannya agar militer menarik dukungan dari Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Sekretaris Departemen Dalam Negeri Filipina, Jonvic Remulla, mengonfirmasi penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Poquiz dijerat pasal penghasutan akibat pernyataan publiknya yang kontroversial. "Penangkapan ini berkaitan dengan tuduhan penghasutan atas pernyataan-pernyataan yang ia sampaikan belakangan ini," ujar Remulla kepada media. Senada, Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Jose Nartatez, membenarkan bahwa penahanan Poquiz didasarkan pada surat perintah yang dikeluarkan sejak 5 Desember. Poquiz kini telah dibawa ke markas besar kepolisian Camp Crame di Manila untuk proses lebih lanjut.
Mantan jenderal berusia 67 tahun itu sendiri mengonfirmasi penangkapannya melalui akun Facebook pribadinya. "Saya ditangkap oleh Kelompok Investigasi dan Deteksi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina di terminal bandara. Hidup rakyat Filipina!" tulis Poquiz, menunjukkan sikap perlawanan.
Related Post
Di sisi lain, Ferdinand Topacio, kuasa hukum Poquiz, menyuarakan kekecewaannya terhadap tindakan pemerintah. Ia menyatakan bahwa kliennya belum diizinkan untuk ditemui. Topacio berargumen bahwa pernyataan Poquiz seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai hasutan langsung. "Ini bukan ajakan untuk memberontak, melainkan sebuah diskusi tentang potensi konsekuensi dari penyelewengan dan praktik korupsi," jelas Topacio. Ia menambahkan, "Situasi ini justru memperlihatkan bahwa pemerintah lebih memilih untuk membungkam suara-suara yang mengkritik kesalahan, ketimbang menindak mereka yang merampok uang rakyat."
Jauh sebelum penangkapan ini, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner, telah menegaskan penolakan militer terhadap keluhan dari kelompok perwira pensiunan yang dipimpin Poquiz. Brawner secara lugas menyatakan bahwa militer tetap "kokoh" dalam mendukung konstitusi negara. Ia juga mengungkapkan adanya upaya sistematis untuk mendekati perwira-perwira muda, dengan tujuan mendorong pembentukan "kudeta atau junta militer" untuk "mengatur ulang" Filipina. Isu sensitif ini mencuat di tengah persiapan demonstrasi besar anti-korupsi yang dijadwalkan pada 21 September.
Demonstrasi tersebut dipicu oleh skandal dugaan proyek pengendalian banjir fiktif yang diperkirakan telah merugikan kas negara hingga miliaran dolar AS, atau setara dengan puluhan hingga lebih dari seratus triliun rupiah uang pembayar pajak. Presiden Marcos Jr. sendiri, dalam pidato kenegaraannya Juli lalu, sempat menyoroti maraknya praktik penipuan semacam ini. Namun, menariknya, dalam acara penandatanganan anggaran nasional terbaru yang berlangsung pada Senin yang sama dengan penangkapan Poquiz, Marcos tidak sedikit pun menyinggung insiden penangkapan mantan jenderal tersebut.
Tinggalkan komentar