Berdasarkan informasi dari lintaswarta.co.id, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan pernyataan tegas terkait fenomena pengibaran bendera One Piece bersamaan dengan bendera Merah Putih menjelang peringatan HUT RI ke-78. Pigai menyatakan pemerintah berpotensi melarang tindakan tersebut. Menurutnya, pengibaran bendera anime tersebut dinilai melanggar hukum dan berpotensi sebagai tindakan makar terhadap negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai melalui keterangan tertulis pada Minggu (3/8). Ia menekankan bahwa pelarangan ini merupakan langkah penting untuk menjaga simbol-simbol nasional dan menghormati kedaulatan negara. Pigai menambahkan, langkah ini sejalan dengan aturan internasional yang memberikan hak kepada negara untuk mengambil tindakan atas isu-isu yang mengancam integritas dan stabilitas nasional.
Lebih lanjut, Menteri Pigai optimistis keputusan pelarangan ini akan mendapat dukungan dari komunitas internasional, termasuk PBB. Hal ini merujuk pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. UU tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Pigai berharap masyarakat memahami bahwa pelarangan ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan integritas bangsa, khususnya pada momentum penting seperti perayaan Hari Kemerdekaan.
Related Post
Penting untuk ditekankan bahwa menurut Pigai, pelarangan ini bukan berarti membatasi kebebasan berekspresi. Pemerintah, tegasnya, bertindak demi kepentingan nasional. Belakangan ini, media sosial ramai dengan foto dan video warga yang mengibarkan bendera One Piece, sebuah manga Jepang populer, bersama bendera Merah Putih. Fenomena ini memicu perdebatan dan kekhawatiran di masyarakat. Pemerintah pun perlu mengambil langkah tegas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan menjaga martabat simbol-simbol negara.
Tinggalkan komentar