lintaswarta.co.id – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat memulihkan hak-hak dasar warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Selasa (25/8) pukul 22.30 WITA, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan ulang, sebuah angka yang dipastikan terus bertambah seiring berjalannya pelayanan di lapangan.
Gempa berkekuatan magnitudo 7.7 SR yang mengguncang dan berpusat di Kabupaten Nagekeo telah menyebabkan duka mendalam, menelan lebih dari 100 korban jiwa, melukai 1.603 orang, dan memaksa lebih dari 180 ribu warga mengungsi dari rumah mereka. Kehilangan dokumen kependudukan seringkali menjadi masalah krusial di tengah bencana.
Menyikapi kondisi darurat ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT. Tim ini telah diterjunkan di tujuh kabupaten sejak 24 Agustus, meliputi Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat.
Related Post
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menekankan pentingnya pemulihan dokumen administrasi kependudukan. "Dokumen seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering hilang atau rusak saat bencana terjadi. Padahal, berkas ini adalah kunci utama bagi warga untuk mengakses bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi pemukiman," jelas Teguh dari Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Layanan "jemput bola" menjadi strategi utama mengingat banyak kantor Dukcapil di daerah terdampak mengalami kerusakan, mulai dari ruang server yang ambruk, komputer dan printer yang rusak, hingga terputusnya jaringan listrik dan internet. Dengan membawa peralatan portabel, pasokan blangko KTP-el, dan jaringan internet satelit, tim Dukcapil langsung menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak.
Pendekatan proaktif ini memungkinkan pencetakan dan penyerahan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta dokumen kependudukan lainnya langsung kepada pemohon. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh atau mengantre di tengah keterbatasan pascagempa. Dokumen yang diterbitkan hari itu juga bisa segera digunakan untuk berbagai keperluan mendesak, seperti pengambilan bantuan, pendaftaran layanan kesehatan, sekolah anak, hingga pengurusan klaim perbaikan rumah.
Selain pelayanan langsung, Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, yang memimpin tim di Manggarai Barat, juga menyerahkan hibah peralatan dan logistik blangko KTP-el kepada dinas setempat. Langkah ini untuk memastikan kapasitas operasional Dinas Dukcapil di daerah tetap memadai. Layanan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga telah dilaksanakan di Desa Robo dan Golo Sepang, Manggarai Barat, dengan lebih dari 100 KK berhasil mendaftar.
Warga yang membutuhkan layanan dapat mendatangi posko pengungsian atau tenda pelayanan adminduk terdekat selama periode 24-27 Agustus. Petugas akan melakukan verifikasi data kependudukan meskipun dokumen fisik telah hilang atau rusak. Informasi lebih lanjut tersedia melalui Halo Dukcapil 168.
Tinggalkan komentar