lintaswarta.co.id – Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengubah wajah ekonomi nasional dari sekadar penyedia bahan mentah menjadi pusat industri manufaktur dunia. Melalui kebijakan hilirisasi yang agresif, Indonesia tidak lagi ingin terjebak dalam pola lama yang hanya mengekspor kekayaan alam tanpa nilai tambah yang signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa era ekspor bijih mineral mentah telah berakhir. Sejak tahun 2020, pemerintah telah memberlakukan aturan ketat yang mewajibkan pengolahan komoditas strategis di dalam negeri. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap tetes kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi rakyat dan negara.
Dalam gelaran Trade Expo Indonesia 2026 pada Rabu (14/10/2026), Bahlil menyampaikan pesan kuat kepada para pelaku usaha global. Ia meyakinkan para investor bahwa Indonesia sedang bertransformasi menjadi kekuatan industri baru. Ia juga mengakui bahwa kebijakan ini sempat memicu kegelisahan di sejumlah negara maju yang selama ini sangat bergantung pada pasokan bahan baku murah dari tanah air.
"Kami meyakinkan Bapak dan Ibu investor bahwa Indonesia ke depan tidak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan baku. Kami menyadari bahwa beberapa negara yang sudah melakukan industrialisasi sempat merasa terganggu dengan kebijakan ini, karena mereka mengharapkan pasokan bahan mentah dari kami," ujar Bahlil di hadapan para peserta expo.
Pemerintah tidak main-main dalam menjalankan misi besar ini. Sebuah rencana induk atau masterplan hilirisasi nasional telah disusun dengan target jangka panjang hingga tahun 2040. Ambisi besar ini diproyeksikan mampu menyumbang nilai ekonomi hingga US$ 618 miliar atau setara dengan Rp 11.062 triliun. Cakupan hilirisasi ini pun tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan, melainkan merambah ke berbagai lini strategis lainnya.
Sektor mineral dan batu bara akan menjadi ujung tombak, namun pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan untuk sektor minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga sektor pertanian. Tujuannya satu: menciptakan ekosistem industri yang lengkap dan mandiri di setiap lini.
Bukti keberhasilan kebijakan ini sudah terlihat nyata pada sektor nikel. Pasca penghentian ekspor bijih nikel pada periode 2017-2018, nilai ekspor Indonesia melonjak drastis. Jika sebelumnya nilai ekspor hanya berada di angka US$ 3,3 miliar, pada tahun 2023 angka tersebut telah menembus US$ 34 miliar. Tren positif ini diprediksi akan terus meroket seiring dengan berkembangnya ekosistem baterai kendaraan listrik di tanah air.
Bahlil memproyeksikan nilai ekspor nikel akan melampaui US$ 40 miliar pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai minimal US$ 45 miliar pada tahun 2026. Lonjakan ini didorong oleh keberhasilan Indonesia dalam membangun rantai pasok baterai kendaraan listrik secara utuh, mulai dari pengolahan hulu hingga menjadi paket baterai (battery pack).
Sebagai langkah strategis ke depan, pemerintah mengajak investor asing untuk tidak hanya sekadar menanamkan modal, tetapi juga membangun industri hijau di Indonesia. Pemerintah menjanjikan dukungan penuh melalui penyediaan energi baru terbarukan (EBT) guna mendukung terciptanya industri yang ramah lingkungan. Hal ini sangat krusial mengingat pasar global saat ini semakin menuntut produk-produk yang dihasilkan melalui proses industri hijau dan berkelanjutan.
Tinggalkan komentar