lintaswarta.co.id – Ekonomi Irak kini tengah berada di titik nadir dan terancam mengalami kehancuran total. Negara yang dikenal sebagai salah satu pemilik cadangan minyak terbesar di dunia ini harus menelan pil pahit akibat terseret dalam pusaran konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan yang tak kunjung usai ini telah melumpuhkan nadi utama perekonomian mereka, yakni jalur perdagangan di Selat Hormuz.
Sejak berhentinya aliran perdagangan bebas di selat strategis tersebut pada akhir Februari lalu, Irak mengalami krisis pasokan barang impor yang sangat parah. Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, secara terbuka mengakui bahwa negaranya sedang menghadapi tantangan ekonomi yang sangat luar biasa. Dampaknya tidak main-main; Irak dilaporkan telah kehilangan pendapatan minyak hingga mencapai angka fantastis, yakni sekitar US$ 60 miliar atau setara dengan Rp 1.068 triliun.
Kerugian masif ini terjadi karena Irak sempat tidak mampu mengekspor sekitar 90 persen produksi minyaknya melalui rute Teluk, yang saat ini menjadi titik panas negosiasi antara Washington dan Teheran. Padahal, pendapatan dari sektor minyak menyumbang lebih dari 90 persen dari total anggaran federal Irak. Gangguan pada rute pelayaran ini tidak hanya menghentikan aliran uang, tetapi juga memutus rantai pasokan barang kebutuhan pokok, meningkatkan biaya transportasi, dan menurunkan volume impor secara drastis.
Dampak nyata krisis ini mulai dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Di Baghdad, para pedagang mulai kewalahan menghadapi lonjakan harga. Alaa-Eddin Sulaibi, seorang pemilik supermarket, mengungkapkan bahwa porsi barang impor di tokonya merosot tajam dari 90 persen menjadi hanya 70 persen. Selain itu, harga barang-barang tersebut melonjak antara 25 hingga 30 persen. "Kami terpaksa beralih ke produk lokal, meskipun kualitasnya tidak sebanding dengan produk impor," keluh Sulaibi.
Kondisi moneter Irak juga semakin memburuk. Nilai tukar dinar Irak terhadap dolar AS di pasar paralel sempat anjlok hingga menyentuh angka 1.600 dinar per dolar AS, jauh melampaui kurs resmi 1.300 dinar. Krisis ini diperparah dengan pengetatan pasokan dolar AS oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada April lalu, pemerintahan AS sempat menangguhkan pengiriman uang tunai fisik dari rekening pendapatan minyak Irak di AS karena mencurigai adanya aktivitas milisi yang didukung Iran.
Meskipun Bank Sentral Irak (CBI) membantah adanya kekurangan dolar dan menyebut lonjakan nilai tukar hanya akibat spekulasi, data menunjukkan fakta yang berbeda. Penasihat Keuangan PM Irak, Mudher Mohammed Salih, mengungkapkan bahwa cadangan devisa CBI telah merosot tajam, dari US$ 106 miliar menjadi hanya US$ 80 miliar pada akhir Agustus lalu.
Ziad al-Hashimi, peneliti ekonomi internasional dari Anglia Ruskin University, menilai bahwa krisis ini telah membongkar kelemahan struktural Irak yang selama ini tersembunyi. Menurutnya, ketergantungan ekstrem pada minyak dan barang impor membuat ekonomi Irak sangat rentan terhadap gejolak geopolitik. Ia memperingatkan bahwa langkah-langkah jangka pendek seperti mengambil pinjaman bukanlah solusi permanen untuk menyelamatkan ekonomi Irak dari jurang kehancuran.
Tinggalkan komentar