lintaswarta.co.id, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa total 527,6 hektare lahan telah hangus akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. Data terbaru per 28 September menunjukkan, meskipun sebagian besar telah berhasil dipadamkan, masih ada 96,07 hektare lahan yang terus membara dan menjadi fokus utama penanganan.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa dari total lahan yang terdampak, 431,53 hektare telah berhasil dikendalikan. Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat seluas 369,03 hektare dan dukungan operasi udara yang mencakup 62,5 hektare.
Berton juga menyoroti tren positif dalam upaya pemadaman. Dibandingkan dengan data 27 September, sisa lahan yang belum padam menunjukkan penurunan signifikan sebesar 62,29 hektare dari angka sebelumnya 158,36 hektare. Penurunan terbesar teridentifikasi di Kalimantan Tengah dengan 46,70 hektare, diikuti oleh Kalimantan Selatan 17,74 hektare, Jambi 1,50 hektare, dan Kalimantan Barat 1 hektare. Namun, peningkatan kecil terjadi di Sumatera Selatan sebesar 4,15 hektare dan Riau 0,5 hektare.
Related Post
Penanganan karhutla melibatkan pengerahan ribuan personel Satuan Tugas (Satgas) darat di enam provinsi. Riau mengerahkan 14.837 personel, Kalimantan Selatan 7.927, Sumatera Selatan 11.026, Kalimantan Tengah 4.686, Jambi 5.984, dan Kalimantan Barat 14.575. Mereka dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih seperti pompa pemadam, mobil tangki, drone, dan GPS untuk pemadaman langsung, penyekatan, serta pembasahan lahan, khususnya di area gambut yang rentan menyimpan bara api di bawah permukaan.
Selain itu, operasi udara dioptimalkan dengan 56 unit armada, terdiri dari 13 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 43 unit untuk water bombing. Kendati demikian, Berton mengakui adanya sejumlah kendala, terutama di Kalimantan, seperti kebakaran lahan gambut, keterbatasan akses dan sumber air, angin kencang, serta kabut asap yang membatasi jarak pandang untuk operasi udara.
Di Sumatera, tantangan serupa juga dihadapi, meliputi kondisi lahan kering dan gambut, keterbatasan sumber air, serta sulitnya menjangkau titik api. BNPB terus berkoordinasi erat dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur lainnya untuk mengoptimalkan sumber daya darat dan udara, demi mempercepat pemadaman dan meminimalkan dampak asap terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat.
Tinggalkan komentar