Lintaswarta.co.id, Jakarta – Bisnis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) menunjukkan sinyal positif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Optimisme ini didorong oleh berbagai kebijakan dan stimulus yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan sektor properti.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon L.P. Napitupulu, menyambut baik pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan perumahan. Selain itu, peningkatan kuota KPR subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP), menjadi angin segar bagi perbankan dan pengembang properti.
Lintaswarta.co.id mengutip pernyataan Nixon, "Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit, serta meningkatkan kualitas perumahan nasional."
Related Post
Lebih lanjut, Nixon menyoroti dampak positif dari penempatan dana Rp 200 triliun oleh pemerintah di sektor perbankan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar, menurunkan suku bunga, dan membuka peluang ekspansi kredit bagi bank. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah mengakses KPR dan memiliki rumah impian.
Namun, tantangan tetap ada. Lintaswarta.co.id mencatat bahwa Bankir melihat prospek dan tantangan bisnis KPR era Prabowo-Gibran? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BBTN) atau BTN, Nixon L.P. Napitupulu dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Kamis, 23/10/2025)
Tinggalkan komentar