lintaswarta.co.id – Tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa menyisakan luka mendalam sekaligus tanda tanya besar mengenai standar keselamatan transportasi laut di Indonesia. Peristiwa memilukan yang terjadi pada Minggu dini hari, 13 September 2026, saat kapal sedang menempuh rute Surabaya menuju Banjarmasin, bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan sebuah alarm keras bagi sistem pengawasan pelayaran nasional.
Kapal yang mengangkut sedikitnya 243 nyawa tersebut dilaporkan terbalik di tengah perjalanan. Kesaksian para penyintas menggambarkan suasana mencekam yang penuh ketidakpastian. Salah satu penumpang, Agus, seorang sopir ekspedisi asal Palangkaraya, menceritakan detik-detik mengerikan saat kapal mulai miring pada pukul 01.00 WIB. Ironisnya, saat situasi darurat mulai terjadi, tidak ada alarm bahaya yang berbunyi, dan banyak penumpang yang masih terlelap tanpa menyadari maut sedang mengintai.
"Waktu saya bangun itu tidak ada peringatan apa pun. Saya hanya tahu dari teman-teman kalau kapal sudah miring," ungkap Agus dengan nada getir. Minimnya sistem peringatan dini dan rendahnya penggunaan pelampung keselamatan oleh penumpang menjadi fakta pahit yang muncul ke permukaan pasca-kejadian.
Menanggapi insiden ini, kepolisian bergerak cepat. Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri telah menetapkan nakhoda kapal, Arief Yunianto, sebagai tersangka. Langkah hukum ini diambil berdasarkan minimal dua alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan. Namun, muncul sebuah diskursus penting: apakah adil jika beban kesalahan hanya diletakkan di pundak sang nakhoda?
Secara hukum, tanggung jawab atas kecelakaan besar seperti ini tidak seharusnya berhenti pada individu yang bertugas di lapangan. Dalam dunia hukum pidana, terdapat doktrin vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. Prinsip ini memungkinkan sebuah perusahaan atau korporasi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan.
Jika terbukti bahwa kegagalan sistem peringatan dini atau tidak lengkapnya alat keselamatan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan atau pengawasan dari pihak manajemen, maka perusahaan pemilik kapal tidak bisa lepas tangan. Apalagi, dengan berlakunya KUHP 2023, ruang untuk menjerat korporasi semakin terbuka lebar. Pasal 48 dalam undang-undang tersebut memungkinkan korporasi dipidana jika terbukti tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari dampak bencana.
Lebih jauh lagi, terdapat pula konsep strict liability atau pertanggungjawaban mutlak. Jika undang-undang mengatur bahwa penyediaan standar keselamatan adalah kewajiban mutlak, maka perusahaan dapat dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesengajaan, melainkan cukup dengan membuktikan adanya pelanggaran standar yang mengakibatkan kerugian.
Tragedi KM Virgo Transport 8 harus menjadi momentum bagi penegak hukum untuk tidak hanya mencari "siapa yang lalai" di atas kapal, tetapi juga "siapa yang gagal menyediakan sistem keselamatan" di balik layar. Keadilan bagi para korban tidak hanya tercapai dengan memenjarakan nakhoda, tetapi juga dengan memastikan perusahaan pengelola transportasi laut menjalankan kewajibannya secara penuh demi keselamatan nyawa manusia.
Tinggalkan komentar