lintaswarta.co.id – Rencana pemerintah untuk menggulirkan berbagai insentif guna memperkuat sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mendapat sambutan hangat dari dunia usaha. Meski demikian, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan catatan kritis bahwa bantuan fiskal saja tidak akan cukup untuk mengembalikan kejayaan industri ini jika tidak dibarengi dengan perbaikan struktural yang menyeluruh.
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa langkah pemerintah yang tengah mengkaji sejumlah fasilitas sangatlah positif. Beberapa poin yang tengah dibahas meliputi fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa tenaga kerja alih daya (outsourcing), percepatan proses restitusi pajak, hingga wacana pengaktifan kembali tax holiday bagi pelaku industri TPT.
Menurut Shinta, sektor TPT memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi perekonomian nasional. Sebagai industri padat karya, sektor ini menjadi tumpuan dalam penyerapan tenaga kerja massal, penyumbang devisa melalui ekspor, sekaligus menjadi pilar utama basis manufaktur di Indonesia.
Related Post
"Kami menyambut baik arah kebijakan ini. Namun, efektivitas dari berbagai fasilitas tersebut nantinya akan sangat bergantung pada desain kebijakan, ketepatan sasaran, kemudahan akses, serta kepastian dalam implementasinya di lapangan," ujar Shinta kepada media, Senin (28/9/2026).
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang fleksibilitas bagi industri tekstil, terutama terkait penggunaan tenaga kerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hal ini merespons karakteristik industri garmen yang sangat bergantung pada musim pesanan (seasonal). Dengan adanya fleksibilitas ini, perusahaan diharapkan dapat menyesuaikan kapasitas produksi dengan dinamika permintaan pasar global secara lebih efisien.
Lebih dari Sekadar Insentif Pajak
Meskipun data menunjukkan adanya momentum pemulihan dengan pertumbuhan industri tekstil sebesar 6,36% secara tahunan pada kuartal II-2026, Apindo mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti hanya pada pemberian insentif pajak. Shinta menekankan perlunya solusi untuk mengatasi hambatan teknis atau bottleneck yang selama ini mencekik para pengusaha.
Salah satu persoalan krusial adalah kebutuhan mendesak akan modernisasi mesin. Banyak pabrik tekstil nasional yang masih menggunakan teknologi lama, sehingga kalah bersaing dalam hal efisiensi energi, kualitas produk, dan kecepatan produksi. Untuk itu, dukungan pembiayaan dari perbankan, terutama bank Himbara, sangat dibutuhkan agar perusahaan mampu melakukan peremajaan teknologi.
Selain masalah mesin, penguatan rantai pasok domestik juga menjadi sorotan. Industri TPT membutuhkan kepastian pasokan bahan baku hulu yang kompetitif secara harga dan kualitas. Harmonisasi kebijakan dari hulu ke hilir sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam mata rantai produksi.
Perang Melawan Impor Ilegal
Isu lain yang tidak kalah penting adalah terciptanya level playing field atau arena bermain yang adil bagi produsen lokal. Apindo mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal yang merusak harga pasar.
"Kita harus bisa membedakan antara impor barang jadi yang mengganggu industri dalam negeri dengan impor bahan baku yang memang dibutuhkan untuk menjaga daya saing produksi nasional," tegas Shinta.
Ia juga menyarankan penggunaan instrumen trade remedies secara tepat guna menghadapi praktik perdagangan tidak adil dari luar negeri. Dengan kombinasi antara insentif fiskal, modernisasi teknologi, penguatan rantai pasok, dan perlindungan pasar domestik, industri tekstil diharapkan tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu kembali memimpin di pasar global.
Tinggalkan komentar