Maret 8, 2022

Lintaswarta.co.id melaporkan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menggelar aksi teatrikal di Istana Merdeka dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (2/5). Para aktivis, berbalut pakaian dan payung hitam, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi pendidikan nasional yang dinilai memprihatinkan. Mereka menganggap Hari Pendidikan Nasional bukan untuk perayaan seremonial, melainkan momentum introspeksi dan aksi nyata penyelamatan pendidikan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa rendahnya integritas dan maraknya komersialisasi pendidikan telah menjadi "bom waktu" yang mengancam masa depan bangsa. Aksi ini juga sebagai bentuk protes atas lambatnya proses uji materi yang diajukan JPPI ke MK terkait komersialisasi pendidikan (perkara nomor: 3/PUU-XXII/2024), yang telah berjalan selama satu tahun tanpa keputusan. JPPI mendesak MK segera mengabulkan permohonan sekolah bebas biaya, sesuai amanat UUD 1945 ayat 31.

Lebih lanjut, JPPI mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut mempertanyakan penggunaan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang dinilai tidak sepenuhnya akuntabel dan tidak berdampak signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah. JPPI mendesak agar anggaran tersebut difokuskan pada kementerian terkait pendidikan, bukan tersebar ke berbagai kementerian dan lembaga lain. Mereka juga menyerukan audit dan evaluasi menyeluruh atas penggunaan dana pendidikan serta pemberantasan korupsi di sektor ini.

Hal ini diperkuat temuan KPK yang menunjukkan skor integritas sektor pendidikan sangat rendah dan anggaran pendidikan yang lebih banyak mengalir ke sekolah kedinasan ketimbang Perguruan Tinggi Negeri (PTN). JPPI juga menyoroti masih tingginya angka anak putus sekolah (3,9 juta anak), kualitas dan pemerataan pendidikan yang buruk, banyaknya bangunan sekolah rusak (60,6 persen SD dalam kondisi rusak – data JPPI), serta kesejahteraan guru yang belum terpenuhi (lebih dari 2,6 juta guru belum mendapat tunjangan profesi – data Dapodik 2024). JPPI pun menuntut lima poin penting kepada Presiden Prabowo, diantaranya prioritas sektor pendidikan, realisasi sekolah bebas biaya, penghentian komersialisasi pendidikan, fokus anggaran pendidikan pada kementerian terkait, dan audit menyeluruh serta pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Mereka berharap pemerintah lebih fokus pada pendidikan berkualitas, inklusif, dan gratis bagi seluruh anak bangsa, bukan hanya program populis yang belum tentu efektif.