Jakarta, lintaswarta.co.id – Peringatan 30 tahun insiden 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai Kudatuli, menjadi momentum penting bagi politikus PDIP sekaligus mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, untuk menyoroti esensi profesionalitas tentara. Dalam acara yang digelar di kantor DPP PDIP, Menteng 58, Jakarta Pusat, Senin (27/7), Andi menegaskan bahwa pesan fundamental dari peristiwa tragis tersebut adalah agar militer senantiasa berpegang teguh pada koridor tugasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP, Muhammad Prananda Prabowo. Di hadapan para hadirin, Andi Widjajanto kembali menekankan satu pesan krusial yang harus diambil dari Kudatuli: "Jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya," tegas Andi.
Menurut pakar pertahanan ini, tentara tidak seharusnya merambah wilayah politik yang bukan menjadi ranah kompetensinya. Ia menjelaskan bahwa tugas utama militer adalah menjaga wilayah pertahanan dan kedaulatan negara, sebuah peran yang dibiayai oleh pajak rakyat. Andi secara spesifik mengkritisi praktik di mana tentara terlibat dalam urusan pemerintahan sipil, seperti menjadi direktur jenderal, mengurus komoditas pertanian, atau bahkan membuka lahan pertanian. Hal ini, menurutnya, menyimpang dari mandat konstitusional mereka.
Related Post
Sebaliknya, Andi menegaskan bahwa profesionalisme tentara harus diwujudkan dalam penguasaan keterampilan militer inti, seperti keahlian terjun payung, mengemudikan tank, atau mengoperasikan kapal selam. Kemampuan-kemampuan inilah yang sejatinya menjadi fokus dan kebanggaan korps militer.
Pesan ini bukanlah hal baru. Andi Widjajanto mengingatkan kembali amanat Panglima Besar Tentara Indonesia pertama, Jenderal Besar Sudirman pada tahun 1950, yang secara tegas menyatakan agar tentara Indonesia tidak terpecah belah dan terlibat dalam kepentingan politik. Amanat serupa juga digaungkan oleh Proklamator dan Presiden pertama RI, Sukarno, dalam peringatan Hari Kemerdekaan tahun 1953, dengan pesan yang nyaris identik: tidak terkotak-kotak dan bebas dari kepentingan politik tertentu.
Andi menyimpulkan bahwa akar permasalahan yang melanda Indonesia sejak 1966 hingga keruntuhan pada era Reformasi 1998 adalah akibat hilangnya jati diri tentara yang terlalu jauh masuk ke ranah politik. "Ini adalah pelajaran berharga yang harus kita cegah agar tidak terulang kembali di masa kini," pungkas Andi, menekankan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme militer demi stabilitas bangsa.
Tinggalkan komentar