Prabowo Murka: Harta Negara Dirampok, Ini Ultimatumnya!

Lintaswarta.co.id melaporkan, Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya untuk bekerja lebih gigih dalam menyelamatkan keuangan negara. Dengan nada tegas, Prabowo menyatakan bahwa kekayaan bangsa telah terlalu lama dirampok oleh segelintir pihak, sebuah praktik yang harus segera dihentikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI, yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026). "Berapa ribu kali saya harus tekankan, bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian, sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok, terlalu lama," ungkap Prabowo, menyiratkan kekecewaan mendalam atas kebocoran dan penyalahgunaan aset negara.

Sebagai langkah konkret, Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025. Regulasi ini secara khusus mengatur penertiban kawasan hutan dan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ia bahkan memberikan jaminan perlindungan penuh kepada Satgas, menegaskan bahwa ancaman terhadap Satgas sama dengan mengancam dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Prabowo berjanji akan terus mengupayakan penyelamatan uang negara melalui berbagai kebijakan penegakan hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. "Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum saudara-saudara tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa," tegasnya, mengisyaratkan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam memberantas kejahatan ekonomi.

Meskipun demikian, Prabowo mengakui bahwa perjalanan masih panjang dan tantangan masih besar. "Pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi," katanya. Oleh karena itu, ia secara khusus meminta Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Keuangan untuk memanfaatkan wewenang lembaga mereka guna menghentikan penyelundupan dan kebocoran. "Semua lembaga di tiap tingkatan harus kerja sama untuk tegakkan hukum, saya sangat setuju," pungkas Prabowo, menyerukan sinergi antarinstansi demi tegaknya hukum dan penyelamatan harta negara.