Berdasarkan informasi yang diperoleh lintaswarta.co.id, Indonesian Corruption Watch (ICW) telah melakukan aksi berani dengan mendatangi Sekretariat Jenderal DPR dan DPD pada Kamis (21/8) lalu. Tujuannya? Menuntut transparansi terkait besaran pendapatan para wakil rakyat. ICW meyakini adanya sumber penghasilan anggota DPR dan DPD di luar gaji dan tunjangan resmi yang perlu dipertanggungjawabkan kepada publik.
Egi Primayogha, Kepala Divisi Advokasi ICW, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan informasi resmi. Permohonan tersebut mencakup berbagai dokumen, mulai dari regulasi yang mengatur besaran gaji pokok, beragam tunjangan (termasuk uang harian, representasi, pensiun), hingga rincian dana kunjungan daerah pemilihan (dapil), dana aspirasi, dan dana reses anggota legislatif untuk tahun sidang 2024-2025. ICW juga meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses dan uang kunjungan dapil tersebut.
Dugaan ICW, anggota DPR dan DPD menerima pendapatan yang jumlahnya sangat signifikan di luar gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan. Hal ini memicu kecurigaan publik, mengingat besaran pendapatan bersih anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta, jauh melampaui kemampuan ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia. Tuntutan transparansi ini, menurut Egi, dianggap krusial untuk memastikan akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Related Post
Sayangnya, upaya ICW mendapatkan informasi tersebut tidak berjalan mulus. Mereka mengaku mengalami kendala dan bahkan diusir dari kompleks parlemen saat hendak melakukan wawancara seusai menyerahkan surat permohonan. Insiden ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk menutup-nutupi informasi terkait besaran pendapatan anggota DPR dan DPD. Kejadian ini pun menjadi sorotan tajam publik yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas dari para wakil rakyat.
Tinggalkan komentar