Rektor Dipecat! Langkah Hukum Menanti

Berita mengejutkan datang dari Universitas Pancasila. Informasi yang dikutip lintaswarta.co.id menyebutkan Profesor Marsudi Wahyu Kisworo, mantan Rektor Universitas Pancasila, telah melaporkan pencopotannya dari jabatan tersebut ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Marsudi menilai pencopotannya yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 tanggal 24 April 2025, cacat prosedur dan sewenang-wenang.

Ia merasa tidak diberi kesempatan membela diri dan alasan pencopotan yang tertera dalam surat tersebut dinilai subjektif dan tak berdasar. Marsudi telah mengirimkan surat permohonan audiensi ke Kemendikbudristek dan telah mendapat respons positif. Saat ini, ia tengah mempersiapkan bukti-bukti untuk memperkuat argumennya. Ia berharap mendapat kabar baik dari Kemendikbudristek minggu depan.

Jika upaya penyelesaian melalui jalur administratif tidak membuahkan hasil, Marsudi mengancam akan menempuh jalur hukum, baik perdata melalui PTUN maupun pidana atas dugaan pencemaran nama baik. Ia menduga pencopotannya terkait dengan sikapnya yang membela korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH). Marsudi mengklaim dirinya dan beberapa pejabat universitas yang aktif dalam advokasi korban menerima tekanan dan intimidasi.

Sementara itu, Universitas Pancasila telah melantik Adnan Hamid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor. Penunjukan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan operasional kampus selama masa transisi. Ketua Pembina YPP-UP, Siswono Yudho Husodo, menyampaikan apresiasi kepada Marsudi dan harapan besar kepada Adnan Hamid. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Universitas Pancasila maupun YPP-UP terkait alasan pencopotan Marsudi. Kasus ini pun semakin menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan tata kelola kampus.