Informasi dari lintaswarta.co.id menyebutkan Pemerintah Kota Bogor akan menggelar rapat penting Selasa (6/5) untuk membahas rencana kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menempatkan siswa "nakal" di barak militer. Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif tengah dilakukan dengan pihak TNI untuk memastikan kesiapan dan menentukan kriteria siswa yang akan mengikuti program ini. Dedie menjelaskan melalui pesan tertulis, "Kami sedang koordinasikan kesiapan institusi TNI yang bisa melaksanakan kegiatan dimaksud. Termasuk kriteria anak nakal yang bisa dikategorikan untuk diarahkan masuk barak."
Program yang digagas Dedi Mulyadi ini menargetkan 900 siswa dengan anggaran mencapai Rp6 miliar. Siswa yang dimaksud adalah mereka yang terlibat tawuran, sering membolos sekolah, atau kecanduan game online hingga mengabaikan kewajiban belajar. Namun, rencana ini menuai pro dan kontra. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai tindakan tersebut tidak tepat karena TNI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan. Atnike menambahkan, "Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," seraya menekankan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap di luar hukum jika tidak berdasarkan hukum pidana anak.
Senada dengan Komnas HAM, Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, juga menyoroti perlunya kajian lebih mendalam. Bonnie berpendapat bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pendekatan militeristik. "Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," tegas Bonnie. Rapat besok diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait rencana kontroversial ini dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum dan hak asasi anak. Publik pun menantikan hasil rapat dan langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah Kota Bogor.
Leave a Comment