lintaswarta.co.id – Upaya pemerintah dalam merombak tata kelola pengadaan energi nasional kini memasuki fase yang sangat krusial. Perjalanan panjang reformasi ini bukanlah sebuah fenomena baru, melainkan sebuah evolusi berkelanjutan untuk memutus rantai perdagangan yang selama ini dianggap tidak efisien dan rentan terhadap praktik pemburu rente.
Jika menengok ke belakang, sejarah mencatat momentum besar pada tahun 2014 saat pemerintah membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Langkah berani diambil pada 2015 dengan melikuidasi Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Pembubaran lembaga tersebut dilakukan demi mengejar transparansi dan efisiensi, sekaligus menutup celah bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan tidak wajar dalam proses pengadaan minyak mentah dan BBM.
Namun, perubahan struktur organisasi saja tidak cukup untuk menghadapi dinamika pasar global yang kian kompleks. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Indonesia melangkah ke babak baru melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Kebijakan ini memperkenalkan mekanisme government-to-government (G2G) dan government-to-business (G2B) dengan menempatkan Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas sebagai aktor utama dalam pengadaan minyak mentah, BBM, hingga LPG.
Perubahan arsitektur ini menandakan pergeseran peran negara. Jika sebelumnya fokus reformasi adalah pada internal Pertamina, kini negara mengambil posisi lebih langsung dalam menjalin kesepakatan dengan pemasok internasional. Langkah ini bertujuan agar negosiasi pasokan lintas negara dapat dilakukan dengan posisi tawar yang lebih kuat demi kepentingan nasional.
Urgensi kebijakan ini semakin nyata mengingat kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu. Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa sekitar 34 persen perdagangan minyak mentah global melewati Selat Hormuz. Gangguan di jalur tersebut dapat memicu lonjakan harga energi secara global. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi pada impor, terutama untuk kebutuhan LPG yang mencapai 85 persen.
Oleh karena itu, diversifikasi pemasok dan jalur pengiriman bukan lagi sekadar urusan dagang biasa, melainkan instrumen ketahanan nasional. Indonesia perlu belajar dari negara-negara maju yang mewajibkan cadangan minyak darurat minimal 90 hari untuk menghadapi krisis. Selain itu, penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi menjadi syarat mutlak agar kebijakan pengadaan ini tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga tangguh di lapangan.
Agar transformasi dari era Petral ke era Lemigas ini membuahkan hasil nyata, transparansi menjadi harga mati. Tata kelola BLU Lemigas harus dapat diaudit secara terbuka, mulai dari mekanisme pemilihan pemasok hingga komponen biaya pengiriman. Keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak hanya diukur dari efisiensi harga, tetapi juga dari sejauh mana Indonesia mampu bertransformasi dari sekadar pembeli pasif menjadi pemain yang mampu menentukan arah kerja sama energi di kawasan Asia.
Tinggalkan komentar